Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dengan meniadakan program pemutihan pajak. Keputusan ini berbeda dengan kebijakan beberapa provinsi tetangga yang justru memberikan keringanan melalui program pemutihan denda dan tunggakan pajak kendaraan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa fokus utama Pemprov DKI adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penagihan aktif terhadap para penunggak. Menurutnya, warga Jakarta telah menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan, sehingga kewajiban membayar pajak seharusnya dipenuhi.

"Sudah seharusnya warga yang menikmati fasilitas dan kemudahan di Jakarta membayar pajak sesuai ketentuan. Ini adalah bentuk kontribusi terhadap pembangunan kota," ujar Pramono Anung.

Kebijakan ini didasari oleh data yang menunjukkan bahwa sebagian besar penunggak pajak kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan lebih dari satu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kelompok ini tidak layak menerima bantuan berupa pemutihan pajak. Prioritas pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti program pemutihan biaya pendidikan atau ijazah.

"Kami akan fokus membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemilik kendaraan yang mampu namun enggan membayar pajak akan kami kejar," tegasnya.

Beberapa provinsi di sekitar Jakarta, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah, diketahui tengah menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak tanpa dikenakan denda. Cukup dengan membayar pajak tahun berjalan, tunggakan tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan penagihan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta:

• Tidak ada pemutihan: Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
• Penagihan aktif: Pemerintah akan meningkatkan upaya penagihan terhadap para penunggak pajak.
• Prioritas bantuan: Bantuan akan difokuskan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial lainnya.
• Wilayah lain: Provinsi sekitar Jakarta menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Langkah yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.