Negara-Negara Pelopor Penerapan Sistem ERP dalam Pengelolaan Lalu Lintas

Wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta kembali mencuat, memicu diskusi mengenai efektivitas dan potensi manfaatnya dalam mengurai kemacetan serta meningkatkan pendapatan daerah. Rencana ini, yang tertuang dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), mengusulkan penerapan ERP setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, dengan tarif yang diusulkan berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 19.000. Namun, sebelum Jakarta merealisasikan sistem ini, penting untuk melihat pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dulu mengimplementasikan ERP.

Electronic Road Pricing (ERP) bukan merupakan konsep baru dalam pengelolaan lalu lintas. Beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem ini untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Berikut adalah beberapa negara yang telah menerapkan sistem ERP:

  • Singapura: Singapura merupakan negara pertama yang menerapkan sistem ERP pada tahun 1998. Sistem ini dikenal dengan efektivitasnya dalam mengendalikan kepadatan lalu lintas di jalan-jalan utama. Infrastruktur ERP di Singapura terdiri dari:

    • In-vehicle Unit (IU): Perangkat yang dipasang di kendaraan untuk berkomunikasi dengan gerbang ERP.
    • Gerbang ERP: Dilengkapi dengan antena komunikasi, detektor kendaraan, dan kamera pengawas pelanggaran.
    • Control Centre: Server yang memantau pengendara, memproses pembayaran, dan mengatur periode waktu.
  • Inggris: Kota London menerapkan Congestion Charge, sebuah bentuk ERP, sejak tahun 2003. Sistem ini mengenakan biaya bagi kendaraan yang memasuki wilayah pusat kota pada jam-jam sibuk. Tujuannya adalah mengurangi kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi publik.

  • Swedia: Kota Stockholm juga menerapkan sistem ERP yang dikenal sebagai Stockholm Congestion Tax. Sistem ini mengenakan biaya bagi kendaraan yang memasuki atau keluar dari pusat kota pada jam-jam tertentu. Pendapatan dari biaya ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur transportasi.

  • Norwegia: Beberapa kota di Norwegia, termasuk Oslo dan Bergen, telah menerapkan sistem ERP untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara. Sistem ini mengenakan biaya bagi kendaraan yang melewati gerbang tol di sekitar kota.

Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa ERP dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah kemacetan. Namun, keberhasilan implementasi ERP sangat bergantung pada perencanaan yang matang, infrastruktur yang memadai, dan dukungan dari masyarakat. Jakarta perlu belajar dari pengalaman negara-negara ini untuk memastikan bahwa penerapan ERP dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.