Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertegas komitmennya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan bahwa tidak akan ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap para penunggak pajak, khususnya pemilik kendaraan mewah.

"Sudah menikmati fasilitas jalan dan infrastruktur yang dibangun dari pajak, masa tidak mau bayar? Ini tidak adil," ujar Pramono, menyoroti pentingnya kesadaran membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan kota. Menurutnya, dana pajak yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga Jakarta.

Fokus utama penertiban pajak kendaraan bermotor ini adalah menyasar pemilik mobil yang menunggak pajak, terutama mereka yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Pramono berpendapat bahwa kelompok ini seharusnya mampu membayar pajak dan tidak layak mendapatkan keringanan atau pemutihan. "Bagi yang punya mobil mewah tapi malas bayar pajak, jangan harap ada ampun. Kami akan kejar terus," tegasnya.

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan keadilan sosial. Dana yang berhasil dikumpulkan dari penertiban pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk program-program yang berpihak pada masyarakat kurang mampu. Beberapa program prioritas yang akan didanai antara lain:

• Program Pemutihan Ijazah: Membantu masyarakat kurang mampu yang terkendala biaya untuk mendapatkan kembali ijazah pendidikan mereka.
• Penghapusan PBB untuk Rumah Sederhana: Memberikan keringanan pajak bagi pemilik rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.
• Subsidi Apartemen Murah: Menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau.

"Prioritas kami adalah membantu warga Jakarta yang benar-benar membutuhkan. Kami ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan," kata Pramono. Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Jakarta, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan.