Wacana pemberian status daerah istimewa kepada Solo Raya menuai sorotan tajam. Kekhawatiran utama yang mengemuka adalah potensi timbulnya kecemburuan sosial dari daerah lain di Indonesia, yang pada akhirnya dapat memicu gelombang usulan serupa. Armand Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), mengungkapkan bahwa jika Solo Raya disetujui menjadi daerah istimewa, hal ini berpotensi memicu daerah-daerah lain yang memiliki latar belakang historis kerajaan atau karesidenan untuk mengajukan usulan serupa.

Implikasi finansial juga menjadi perhatian serius. Di tengah upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi anggaran, pemberian status istimewa kepada suatu daerah akan membawa konsekuensi berupa alokasi anggaran tambahan. Daerah istimewa berpotensi menerima kucuran dana khusus, di luar dana transfer daerah atau dana perimbangan yang sudah ada. Hal ini tentu akan menambah beban keuangan negara.

Selain itu, argumentasi mengenai perlunya menjaga keunikan dan kelestarian budaya sebagai dasar pemberian status istimewa juga dinilai kurang relevan. Pemerintah telah memiliki Kementerian Kebudayaan dan dinas-dinas terkait di daerah yang bertugas untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Peran dan fungsi lembaga-lembaga ini perlu dioptimalkan.

Beberapa daerah lain juga telah mengajukan usulan untuk mendapatkan status istimewa. Selain Solo Raya, terdapat enam provinsi lain yang berminat, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara. Pemerintah pusat perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap seluruh usulan ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan keuangan negara.

Berikut daftar daerah yang mengusulkan status daerah istimewa:

• Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri)
• Jawa Barat
• Sumatera Barat
• Riau
• Sulawesi Tenggara (2 usulan)

Status daerah istimewa adalah sebuah keputusan besar yang harus diambil dengan sangat hati-hati. Dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan daerah dan stabilitas nasional harus dipertimbangkan secara matang.