Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan kekhawatiran serius terkait maraknya aksi premanisme yang dinilai mengancam iklim investasi di Indonesia. Para pengusaha mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik-praktik ilegal ini.

Ketua APINDO, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan pemerintah mengenai isu premanisme yang meresahkan. Dalam pertemuan tersebut, APINDO menekankan pentingnya upaya sistematis untuk menekan aktivitas premanisme yang dapat menghambat masuknya investasi ke tanah air.

"Kami telah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah, dan kami mengapresiasi respons pemerintah yang mulai mengambil tindakan untuk membantu pelaku usaha dalam menjalankan operasional mereka. Jelas bahwa premanisme sangat mengganggu," ujar Shinta kepada awak media di Jakarta.

Shinta menjelaskan bahwa praktik pemerasan dan pungutan liar oleh preman tidak dapat dibenarkan, apalagi jika praktik tersebut telah berlangsung lama. Ia juga menggarisbawahi bahwa isu ini bukan hal baru, namun kini semakin banyak pihak yang berani menyuarakan keluhannya.

Meskipun Shinta tidak menyebutkan angka pasti kerugian ekonomi akibat premanisme, ia menekankan bahwa dampak negatifnya terhadap ekosistem investasi di Indonesia sangat signifikan. Besaran pungutan liar bervariasi di setiap daerah, sehingga sulit untuk menghitung total kerugian secara akurat.

Isu premanisme kembali mencuat setelah adanya laporan mengenai gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan kejadian ini saat berkunjung ke China, di mana ia diundang oleh pemerintah setempat.

Eddy mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Ia menekankan bahwa jaminan keamanan sangat penting bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy.

Eddy menambahkan bahwa investor harus merasa aman dan nyaman saat berinvestasi di Indonesia. Jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi investasi untuk masuk dan berkembang di Indonesia.

APINDO dan berbagai pihak berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dan efektif untuk memberantas premanisme, sehingga iklim investasi di Indonesia menjadi lebih kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi perhatian:

• Dampak Premanisme: Aksi premanisme menghambat investasi dan merugikan pelaku usaha.
• Tuntutan APINDO: APINDO mendesak pemerintah untuk menindak tegas aksi premanisme.
• Kasus BYD: Gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD menjadi sorotan.
• Jaminan Keamanan: Jaminan keamanan merupakan hal mendasar bagi investor.
• Harapan: Pemerintah diharapkan mengambil langkah konkret untuk memberantas premanisme.