PDIP Tingkatkan Kewaspadaan Pasca Temuan Dokumen Diduga Berisi Rencana Destabilisasi Partai

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini dalam kondisi siaga tinggi menyusul beredarnya informasi terkait dugaan rencana destabilisasi partai yang termuat dalam sebuah dokumen. Dokumen tersebut sebelumnya diserahkan oleh Connie Rahakundini Bakrie, seorang pengamat militer, kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

Informasi mengenai potensi ancaman terhadap partai berlambang banteng ini memicu respons serius dari internal PDIP. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, disebut telah menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di seluruh jajaran partai. Situasi ini diperparah dengan adanya indikasi pengkhianatan yang tersirat dalam dokumen tersebut, menambah kekhawatiran di kalangan kader.

Dokumen yang menjadi sumber kegelisahan ini, menurut keterangan, merupakan bagian dari 37 dokumen yang sebelumnya dititipkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, kepada Connie Rahakundini Bakrie. Salah satu dokumen, yang disebut sebagai dokumen nomor 7, memuat secara spesifik mengenai upaya penghancuran PDIP. Connie sendiri mengaku terkejut dan merasa "ngeri" setelah membaca isi dokumen tersebut.

Selain informasi mengenai rencana destabilisasi partai, dokumen tersebut juga disebut-sebut memuat nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (terdapat pada dokumen nomor 16). Lebih lanjut, dokumen itu mengindikasikan adanya pertemuan antara pihak-pihak yang diduga berkhianat dan menyusup ke dalam partai dengan tujuan menghancurkan PDIP. Connie mengklaim bahwa Megawati Soekarnoputri telah mengetahui informasi ini.

Dokumen ini awalnya dititipkan Hasto kepada Connie untuk diamankan dan dinotariskan di Rusia, mengingat Connie memiliki jabatan sebagai Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Universitas Saint Petersburg. Proses penyerahan dokumen dari Connie kepada Yoseph Aryo Adhi Dharmo bahkan sempat diunggah ke media sosial.

Di sisi lain, kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto juga menjadi perhatian. Pihak PDIP menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan partai. Mereka berpendapat bahwa KPK seharusnya lebih fokus mencari Harun Masiku dan mengadili pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, bukan hanya menyasar Sekretaris Jenderal PDIP.

• Dokumen nomor 7 berisi rencana penghancuran PDIP.
• Dokumen nomor 16 menyinggung nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
• Megawati Soekarnoputri telah mengetahui informasi dalam dokumen.

Kondisi ini menempatkan PDIP dalam situasi yang kompleks, di mana partai harus menghadapi ancaman eksternal berupa upaya destabilisasi dan tantangan internal berupa kasus hukum yang melibatkan salah satu petinggi partai.