Bupati Bandung, Dadang Supriatna, baru-baru ini menyampaikan aspirasi mendalamnya terkait lambatnya progres realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung. Penegasan ini menjadi krusial mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat dinantikan masyarakat luas terancam tertunda pelaksanaannya.

Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa dari 361 titik lokus yang telah diusulkan dan dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN), baru 15 SPPG yang terealisasi. Padahal, idealnya, satu dapur SPPG mampu melayani kebutuhan gizi sekitar 3.500 jiwa. Keterlambatan ini menimbulkan kekecewaan, mengingat antusiasme masyarakat Kabupaten Bandung yang tinggi terhadap program MBG.

"Ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" ujar Dadang, menunjukkan urgensi percepatan realisasi program tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab) sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program MBG. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, Pemkab siap mengalokasikan dana dari APBD untuk mendirikan Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan. Dukungan juga datang dari Bank BJB, serta partisipasi aktif dari pondok pesantren dan PCNU Kabupaten Bandung, yang siap berperan sebagai SPPG.

Bupati Dadang menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas utama yang harus direalisasikan antara tahun 2025 hingga 2030, sesuai dengan janji politik Presiden Prabowo. Targetnya, implementasi program ini dapat menjangkau seluruh Indonesia pada akhir Desember 2025.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasarkan aspirasi dari pimpinan pesantren. Jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kami juga mohon dorongan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak Asep Romy Romaya, demi kemajuan bangsa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, memberikan apresiasi atas desakan Bupati Bandung kepada BGN. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program di lapangan.

"Implementasi bukan hanya tentang merealisasikan program, tetapi juga memberikan edukasi terkait gizi, pembagian menu makan bergizi, dan penjelasan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan program di lapangan," kata Asep.

Menurutnya, sosialisasi yang efektif akan menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.

"Program ini tidak hanya soal memberikan makanan, tetapi juga soal investasi jangka panjang terhadap kesehatan dan kecerdasan generasi muda kita. Dengan gizi yang baik, kita sedang membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat," pungkas Asep.