Bike to Work Indonesia Soroti Prioritas Anggaran Transportasi DKI: Jalur Sepeda Terabaikan, Moge Pengawalan Diutamakan

Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia melayangkan kritik pedas terhadap rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk memperpanjang jalur sepeda sepanjang 3,8 kilometer pada tahun 2025. Kritik ini bukan tanpa alasan, B2W mempertanyakan realisasi pemeliharaan jalur sepeda yang telah ada sejak tahun 2023.

Menurut B2W, program evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat digaungkan, kini lenyap tanpa kejelasan. Ketidakjelasan ini mencakup pelaksanaan program dan transparansi anggaran yang dialokasikan. Juru bicara B2W Indonesia dalam keterangan tertulisnya pada Senin (28/4/2025) menyatakan bahwa sejak 2023, tidak ada penambahan maupun pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta. Hilangnya program strategis seperti evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda semakin memperburuk situasi.

Ironisnya, di saat kebutuhan warga akan jalur sepeda yang aman dan layak diabaikan, Dishub DKI justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37,3 miliar untuk membeli 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc. B2W menyoroti inkonsistensi ini dengan merujuk pada UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 1993 yang menegaskan bahwa petugas Dishub tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan kendaraan.

"Bandingkan dengan anggaran jalur sepeda yang hanya Rp 10 miliar, selisih yang mencolok antara prioritas gaya hidup bermotor mewah dengan kebutuhan dasar mobilitas warganya," ujar perwakilan B2W.

B2W mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pembangunan transportasi berkelanjutan dan keselamatan pengguna jalan non-motor. Mereka menekankan bahwa bersepeda bukan sekadar gaya hidup, melainkan hak atas ruang jalan yang aman, adil, dan setara. Berikut adalah seruan yang disampaikan oleh B2W Indonesia:

  • Realisasi nyata, bukan sekadar target di atas kertas
  • Evaluasi total arah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta
  • Transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik

"Kami mendesak pemerintah untuk lebih serius membangun kota yang ramah bagi semua pengguna jalan, bukan hanya untuk kendaraan bermotor," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan bahwa pada tahun 2025, sebagai bagian dari rencana aksi quick wins, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membangun jalur sepeda sepanjang 3,8 kilometer untuk melengkapi pedestrianisasi complete street. Pembangunan ini merupakan bagian dari program quick wins 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Konsep complete street bertujuan untuk menciptakan ruang jalan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pesepeda.