Wali Kota Medan Bobby Nasution Hadiri Kegiatan Koordinasi dan Supervisi di KPK
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, terlihat berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin (28/4/2025). Kedatangannya tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebagai bagian dari kegiatan koordinasi dan supervisi (korsup) yang berfokus pada wilayah Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bobby Nasution tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB dan masih berada di dalam gedung hingga pukul 12.40 WIB. Pihak KPK belum memberikan keterangan lebih rinci terkait agenda pertemuan atau substansi yang dibahas dalam kegiatan korsup tersebut. Kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK merupakan upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan di daerah. Melalui kegiatan ini, KPK berupaya membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Fokus utama korsup biasanya meliputi beberapa aspek penting:
- Perencanaan dan Penganggaran: Memastikan proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah berjalan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pengadaan Barang dan Jasa: Mengawasi proses pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Perizinan: Memperbaiki sistem perizinan agar lebih efisien, transparan, dan tidak membuka celah bagi praktik pungutan liar (pungli) dan suap.
- Pengelolaan Aset Daerah: Memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara optimal dan akuntabel untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan.
Kehadiran Bobby Nasution di KPK menjadi sorotan publik. Masyarakat menaruh harapan besar agar kegiatan korsup ini dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Diharapkan, dengan adanya koordinasi dan supervisi dari KPK, praktik korupsi dapat diminimalisir dan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.