Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan kondisi keuangan yang memprihatinkan terkait tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina yang mencapai angka triliunan rupiah.

Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI, Laksamana Ali menyampaikan bahwa beban tunggakan ini sangat membebani operasional TNI AL. Menurutnya, akumulasi tunggakan saat ini mencapai Rp 2,25 triliun, dan diperkirakan akan bertambah menjadi Rp 3,2 triliun.

"Keterbatasan anggaran bahan bakar menjadi kendala serius bagi kami. Terdapat tunggakan yang signifikan, dan beban ini terus bertambah," ujar Laksamana Ali di hadapan anggota Komisi I DPR RI.

Menyikapi kondisi ini, KSAL mengusulkan beberapa solusi kepada pemerintah dan DPR RI. Salah satu usulan utama adalah pemutihan tunggakan BBM. Selain itu, ia juga mengusulkan agar harga BBM yang dibeli oleh TNI AL dapat disesuaikan menjadi harga subsidi, serupa dengan perlakuan yang diterima oleh Polri.

"Kami berharap masalah ini dapat diatasi secara terpusat di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Selain itu, penyetaraan harga BBM dengan harga subsidi akan sangat membantu meringankan beban operasional kami," jelasnya.

Laksamana Ali juga menjelaskan bahwa kebutuhan BBM di lingkungan TNI AL lebih tinggi dibandingkan matra lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik operasional kapal perang modern yang memerlukan pasokan listrik berkelanjutan untuk menjaga sistem elektronik tetap berfungsi, bahkan saat kapal tidak berlayar. Salah satu contohnya adalah penggunaan pendingin udara (AC) untuk menjaga suhu ideal di dalam kapal dan mencegah kerusakan peralatan elektronik sensitif.

"Teknologi di alutsista kami membutuhkan daya terus menerus, bahkan saat tidak beroperasi. Mematikan AC dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik yang vital. Inilah mengapa kebutuhan BBM kami relatif tinggi," pungkas KSAL.