Kesenjangan Kapabilitas Deteksi Kapal Selam Asing di Perairan Indonesia

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi TNI AL dalam pengawasan bawah laut. Keterbatasan utama terletak pada belum dimilikinya alat sonar tetap (fixed sonar) yang dipasang di bawah laut untuk mendeteksi keberadaan kapal selam asing yang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan," ujar Ali. Pernyataan ini menggarisbawahi sebuah ironi, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, masih memiliki celah dalam kemampuan mendeteksi ancaman potensial di bawah permukaan laut.

Upaya Peningkatan Sistem Komando dan Pengendalian

KSAL menjelaskan bahwa TNI AL terus berupaya meningkatkan kemampuan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) baik di tingkat Mabes AL maupun di sejumlah armada. Sistem Pusat Komando Pengendalian TNI AL (Sispuskodal) ini dirancang untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

Integrasi pembangunan Sispuskodal tahap I meliputi beberapa aspek:

• Peningkatan kemampuan server.
• Integrasi tujuh satuan kerja (satker) TNI AL.
• Peningkatan kemampuan penginderaan jarak jauh dengan satelit.
• Pengembangan intelijen multimedia komunikasi.
• Pengembangan intelijen sosial media analisis.
• Peningkatan kemampuan tools monitoring dan analisa untuk pemandu dan pengendalian TNI Angkatan Laut.

Realita Pengawasan Maritim yang Belum Optimal

Meski demikian, Ali mengakui bahwa capaian Sispuskodal secara komprehensif masih belum optimal. Dari aspek pengawasan jarak jauh, baru mencapai 50%, kawasan pesisir dan perairan teritorial 30%, sedangkan pengawasan bawah laut masih 0%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya modernisasi terus dilakukan, masih terdapat kesenjangan besar dalam kemampuan pengawasan maritim Indonesia, terutama di wilayah bawah laut yang sangat rentan terhadap aktivitas ilegal dan ancaman keamanan.

Pengajuan Pengadaan Sonar Menjadi Prioritas

Pengajuan pengadaan alat sonar pendeteksi kapal selam kepada Kementerian Pertahanan menjadi prioritas utama TNI AL untuk mengatasi kelemahan dalam pengawasan bawah laut. Dengan adanya sonar tetap yang ditempatkan di titik-titik strategis di ALKI, diharapkan TNI AL dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan identifikasi kapal selam asing yang melintas, sehingga dapat menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia secara lebih efektif.