Gelombang kekhawatiran kembali mencuat di kalangan pelaku usaha terkait maraknya aksi premanisme yang dinilai semakin meresahkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara terbuka menyampaikan keresahan ini kepada pemerintah, menekankan dampak negatif premanisme terhadap iklim investasi dan kelancaran operasional bisnis di tanah air.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa isu premanisme bukanlah fenomena baru, namun kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian serius. "Ini sebenarnya bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka, dan mungkin sekarang juga jadi banyak yang berani untuk bicara," ujarnya di Jakarta, usai pertemuan Apindo dengan Federation of Korean Industries (FKI), Senin (28/4/2025).

Shinta menjelaskan bahwa Apindo telah berdiskusi dengan pemerintah mengenai masalah ini, dan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pelaku usaha. Faktor keamanan, menurutnya, menjadi krusial dalam menarik dan mempertahankan investasi. Aksi premanisme, dengan berbagai bentuknya, menciptakan ketidakpastian dan rasa tidak aman yang signifikan bagi investor.

"Ini kan dari faktor keamanan ya. Jadi kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Makanya pemerintah juga sudah (mengambil) tindakan-tindakan, bagaimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha di dalam menjalankan operasional. Jelas ini sangat mengganggu," imbuhnya.

Meski mengakui dampak negatif premanisme, Shinta menyatakan bahwa Apindo belum dapat menghitung secara pasti kerugian investasi yang diakibatkan. Kompleksitas masalah dan beragamnya tantangan yang dihadapi pelaku usaha membuat kalkulasi yang akurat menjadi sulit dilakukan. "Jadi kita kalau ditanya berapa banyak kan, ya pasti ada beragam masalah yang dihadapi. Jadi enggak mungkin kami bisa kalkulasi persis jumlahnya berapa," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga menyoroti pentingnya perlindungan investor dari gangguan premanisme. Ia mencontohkan kasus yang sempat menghambat pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Eddy menekankan perlunya tindakan tegas pemerintah dalam menangani masalah ini.

Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi terkait permasalahan pembangunan pabrik BYD. Menurutnya, kendala utama bukan premanisme, melainkan masalah pembebasan lahan.

Berikut poin-poin penting yang perlu digarisbawahi:

• Apindo menyampaikan kekhawatiran terkait maraknya premanisme kepada pemerintah.
• Premanisme dinilai mengganggu iklim investasi dan operasional bisnis.
• Pemerintah diharapkan mengambil tindakan tegas untuk melindungi investor.
• Apindo belum dapat menghitung kerugian investasi akibat premanisme.
• Kasus pembangunan pabrik BYD di Subang sempat disoroti terkait isu premanisme, namun dibantah oleh Gubernur Jawa Barat.

Ke depan, Apindo berharap pemerintah dapat terus meningkatkan upaya pemberantasan premanisme dan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan kondusif bagi investasi.