Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi di Pertamina, Direktur Keuangan Adaro Diperiksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Sebagai bagian dari proses investigasi, Direktur Keuangan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, Heri Gunawan, hadir di Kejagung pada hari Senin, 28 April 2025, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Heri Gunawan. "Sesuai dengan jadwal pemeriksaan saksi yang telah disampaikan oleh penyidik, benar bahwa yang bersangkutan dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi atas nama HG," ungkap Harli kepada awak media.

Harli menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait kehadiran dan jalannya pemeriksaan. "Jika yang bersangkutan hadir dan diperiksa, informasi lebih detail akan kami sampaikan," imbuhnya.

Kasus dugaan korupsi ini sendiri telah menyeret sejumlah nama sebagai tersangka. Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari pejabat Pertamina dan pihak swasta. Berikut daftar tersangka yang telah ditetapkan:

• Pejabat Pertamina:
  • Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga)
  • Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional)
  • Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping)
  • Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional)
  • Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga)
  • Edward Corne (VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga)
• Pihak Swasta:
  • Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa)
  • Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim)
  • Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak)

Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp 193,7 triliun. Kejagung terus berupaya untuk menuntaskan kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau.