Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas dengan mencabut aturan yang sebelumnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah (Jateng) terkait strategi pemenangan pemilu. Keputusan ini diambil sebagai respons atas evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di wilayah tersebut.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengonfirmasi bahwa pencabutan aturan tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan internal partai. Beliau menekankan bahwa aturan partai harus ditegakkan tanpa memberikan detail lebih lanjut mengenai alasan spesifik di balik pencabutan tersebut. Komarudin menegaskan bahwa keputusan pencabutan strategi pemenangan tersebut bersifat final dan mengikat.

Informasi mengenai pencabutan strategi pemenangan ini pertama kali mencuat melalui surat instruksi DPP PDIP yang ditujukan kepada DPD PDIP Jateng. Surat tersebut secara spesifik memuat instruksi terkait pembatalan strategi pemenangan pemilu yang sebelumnya telah dirancang dan disetujui. Ganjar Pranowo, salah satu tokoh sentral di PDIP, juga telah membenarkan keberadaan surat instruksi tersebut.

Surat instruksi dengan nomor 7347/IN/DPP/IV/2025 itu diterbitkan pada tanggal 16 April 2025 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat DPP PDIP sebelumnya dengan nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang membahas mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai.

Dalam surat instruksi tersebut, DPP PDIP menyoroti adanya dinamika dan anomali politik yang terjadi selama Pemilu 2024, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kondisi ini dinilai telah menyebabkan strategi pemenangan pemilu yang tertuang dalam surat bernomor 5240/IN/DPP/VI/2023 menjadi kurang efektif dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

DPP PDIP juga menekankan pentingnya melakukan evaluasi secara mendalam terhadap strategi yang telah dijalankan oleh DPD PDIP Jateng. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menghadapi Pemilu mendatang. Kekalahan PDIP di Provinsi Jawa Tengah pada Pilpres 2024 menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi tersebut.

Adapun poin-poin penting terkait pencabutan strategi pemenangan ini adalah:

• Pencabutan merupakan tindak lanjut evaluasi hasil Pilpres 2024 di Jateng.
• Surat instruksi ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto.
• DPP PDIP menyoroti dinamika dan anomali politik di Jawa Tengah.
• Evaluasi difokuskan pada faktor penyebab kegagalan dan langkah perbaikan.