Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, sorotan utama tertuju pada perlunya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Feri Amsari, seorang peneliti dari firma hukum Themis Indonesia, menekankan urgensi revisi kedua undang-undang tersebut. Menurutnya, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan langkah krusial untuk mendorong regenerasi yang sehat dan memastikan praktik demokrasi yang lebih baik di internal partai.

"Pembatasan masa jabatan ketua partai sangat penting. Jika tidak, partai kita akan terus menjadi milik keluarga," ujar Feri dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Feri menyoroti pentingnya menjaga independensi penyelenggara pemilu. Ia mengungkapkan bahwa selama ini, proses seleksi penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat komisioner KPU pusat hingga daerah, kerap kali melibatkan partai politik. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas penyelenggara.

"Proses seleksi komisioner KPU harus menjadi perhatian utama dalam revisi UU Pemilu agar tidak terjadi lagi 'penyelenggara pesanan' dari peserta pemilu itu sendiri," tegasnya.

Feri mengibaratkan situasi ini seperti pertandingan antara dua tim sepak bola besar, di mana kedua tim memiliki andil dalam menentukan siapa yang akan menjadi wasit. Ia meyakini bahwa proses pertandingan tidak akan adil jika hal ini terjadi.

Selain isu pembatasan masa jabatan dan independensi penyelenggara pemilu, Feri juga menyoroti perlunya penetapan tanggal pasti penyelenggaraan pemilu dalam revisi UU Pemilu. Ia menilai bahwa perubahan tanggal pemilu yang terjadi setiap tahun politik dapat merugikan partai-partai politik yang sedang mempersiapkan diri.

"Jangan setiap tahun politik berganti. Misalnya, kapan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah itu berubah-ubah sesuai kesiapan partai yang sedang berkuasa. Jadi tidak adil bagi partai yang lain yang sedang mempersiapkan diri," pungkasnya.

Wacana revisi UU Pemilu dan Parpol ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, peningkatan independensi penyelenggara pemilu, dan penetapan tanggal pasti penyelenggaraan pemilu merupakan beberapa langkah penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses revisi tersebut.

Poin-poin utama yang dibahas:

• Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik
• Independensi penyelenggara pemilu
• Penetapan tanggal pasti penyelenggaraan pemilu

Implikasi:

Revisi UU Pemilu dan Parpol ini berpotensi mengubah dinamika politik di Indonesia. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dapat membuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru, sementara peningkatan independensi penyelenggara pemilu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penetapan tanggal pasti penyelenggaraan pemilu juga dapat memberikan kepastian bagi partai-partai politik dan masyarakat umum.

Tantangan:

Proses revisi UU Pemilu dan Parpol ini tidak akan berjalan mulus. Tentu akan ada perbedaan pendapat dan kepentingan di antara partai-partai politik dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan dialog dan kompromi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.