PDI-P Dorong Prabowo Serius Tanggapi Desakan Purnawirawan Terkait Gibran

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, melalui ketuanya Komarudin Watubun, menekankan pentingnya respons serius dari Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan sejumlah purnawirawan TNI yang menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komarudin menegaskan bahwa usulan dari kalangan purnawirawan, khususnya tokoh-tokoh senior, memiliki bobot yang signifikan dan tidak bisa disepelekan.

"Usulan dari purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal," ujar Komarudin di Gedung DPR RI, menekankan perbedaan antara aspirasi dari purnawirawan dengan kelompok relawan lainnya. Ia menilai para purnawirawan, dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyampaikan usulan tersebut.

Komarudin secara khusus menyoroti keterlibatan tokoh sekaliber Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI, dalam forum purnawirawan yang menyuarakan desakan tersebut. Menurutnya, Try Sutrisno merupakan figur rujukan yang kredibel di kalangan purnawirawan. "Kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban-beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia," jelasnya.

Oleh karena itu, Komarudin mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan kajian mendalam, terutama dari sudut pandang konstitusi. Ia menyinggung bahwa PDI-P sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

"Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi," kata Komarudin, menambahkan bahwa akan lebih baik jika kekhawatiran terkait potensi pelanggaran konstitusi ini disuarakan bersama oleh berbagai pihak sejak awal.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri secara terbuka telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga menyerukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, serta meminta tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Menanggapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri. Namun, Wiranto juga menekankan bahwa presiden menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo akan mempelajari usulan-usulan tersebut secara seksama karena menyangkut masalah-masalah fundamental.

Berikut adalah poin-poin utama tuntutan Forum Purnawirawan:

• Pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
• Reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi.
• Tindakan tegas terhadap aparat negara yang loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo.