Di tengah meningkatnya tekanan deportasi dan kebijakan imigrasi yang semakin ketat, gereja-gereja di Jerman mengalami lonjakan signifikan dalam permohonan suaka. Fenomena ini, yang telah lama menjadi tradisi kemanusiaan, kini menghadapi tantangan baru seiring dengan perubahan lanskap politik dan meningkatnya skeptisisme terhadap praktik suaka gereja.

Gereja Protestan di Jerman (EKD) melaporkan peningkatan dramatis dalam permintaan perlindungan dari para pengungsi, terutama mereka yang menghadapi ancaman deportasi. Juru bicara EKD mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah, jumlah permohonan bahkan meningkat hingga empat kali lipat. Peningkatan ini mencerminkan ketakutan dan ketidakpastian yang melanda para pencari suaka dengan status tinggal yang tidak pasti. Namun, tingginya permintaan juga berarti bahwa banyak gereja tidak dapat memenuhi semua permohonan, meninggalkan banyak pengungsi tanpa perlindungan.

Faktor utama yang mendorong lonjakan ini adalah kebijakan imigrasi yang lebih ketat yang diusung oleh pemerintahan baru di bawah Kanselir Friedrich Merz dari partai konservatif CDU. Pemerintah berencana untuk meningkatkan deportasi pencari suaka, melanjutkan tren peningkatan yang telah dimulai sejak pemerintahan sebelumnya.

Dietlind Jochims, ketua Komite Ekumenis Jerman untuk Suaka Gereja, menyoroti meningkatnya "ketakutan dan ketidakpastian" di antara para migran dengan status tinggal yang tidak aman. Rasa takut akan deportasi yang semakin besar menyebabkan "lonjakan tajam dalam jumlah permintaan perlindungan suaka gereja."

Menurut data dari Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi Jerman (BAMF), 617 pencari suaka menerima perlindungan gereja pada kuartal pertama tahun 2025, sedikit lebih banyak dari 604 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Gereja-gereja di Jerman telah lama menawarkan perlindungan sementara kepada para pengungsi, sebuah praktik yang didasarkan pada tradisi Kristen dan pertimbangan kemanusiaan daripada hukum yang mengikat. Pengungsi yang mencari perlindungan di gereja seringkali menerima penangguhan sementara dari deportasi sementara kasus suaka mereka ditinjau kembali dan opsi hukum lainnya dieksplorasi.

Sebagian besar kasus suaka gereja melibatkan kasus "Dublin", di mana pencari suaka telah mengajukan permohonan di negara anggota Uni Eropa lainnya dan seharusnya dideportasi ke sana. Praktik suaka gereja, meskipun memiliki akar yang dalam dalam tradisi kemanusiaan, bukannya tanpa kontroversi. Seiring meningkatnya seruan politik untuk memperketat deportasi, keberadaan suaka gereja semakin dipersoalkan. Komite Ekumenis Jerman untuk Suaka Gereja telah mencatat bahwa para pengungsi yang mencari perlindungan di gereja semakin berisiko menghadapi penggerebekan polisi, dan beberapa kasus telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pejabat gereja juga menghadapi sanksi karena memberikan suaka. Namun, EKD tetap membela praktik ini.

Christian Stäblein, komisaris pengungsi Protestan, menyatakan bahwa suaka gereja hanya diberikan setelah pertimbangan cermat dan sebagai upaya terakhir untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mencari perlindungan agar nasib mereka dapat diakui.