Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan terkait peringatan yang dilayangkan oleh China kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif yang digagas oleh Presiden Donald Trump.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk China. Namun, negosiasi terkait tarif yang dilakukan Indonesia dengan AS bersifat bilateral dan tidak melibatkan pihak ketiga. Pernyataan ini disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/4/2025).

"Kami dengan pemerintah China ada komunikasi juga, jadi ini merupakan komunikasi atau negosiasi yang sifatnya bilateral tidak menyangkut negara lain," ujar Airlangga, menekankan bahwa pembahasan antara Indonesia dan AS hanya berfokus pada kepentingan kedua negara, tanpa melibatkan China.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa setiap pembicaraan terkait tarif dilakukan secara bilateral, baik dengan AS maupun dengan China. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar negosiasi tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh kepentingan negara lain.

"Pembahasan itu selalu bilateral. Jadi antara Indonesia dan AS tidak ada pembicaraan dengan negara lain. Karena ini bilateral, bukan multilateral," tegasnya.

Peringatan dari China muncul sebagai respons terhadap rencana Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan negosiasi tarif sebagai alat untuk menekan mitra dagang AS agar membatasi hubungan dengan Tiongkok. Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan balasan terhadap negara mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok.

"Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan," demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok seperti dikutip oleh CNBC pada Senin (21/4/2025).

Posisi Indonesia dalam hal ini adalah menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak, sambil tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap negosiasi yang dilakukan.