Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi akan menjalankan program pembinaan karakter bagi siswa yang bermasalah. Program ini menyasar siswa yang terlibat dalam tawuran, geng motor, serta mereka yang dinilai sulit dibina oleh orang tua.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan respons terhadap meningkatnya kenakalan remaja di Jawa Barat. Menurutnya, program ini akan memprioritaskan siswa yang terlibat dalam tindakan kriminal dan siswa yang kurang mendapatkan bimbingan yang tepat dari keluarga. Penentuan siswa yang akan mengikuti program ini akan melibatkan koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa.

"Prioritas utama adalah siswa yang terlibat tawuran, anggota geng motor, dan mereka yang orang tuanya merasa tidak mampu lagi membimbing mereka dalam hal etika dan perilaku," ujar Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Program pembinaan akan dilaksanakan di barak militer yang berlokasi di Jawa Barat. Kurikulum yang akan diterapkan meliputi:

• Pendidikan etika
• Pengetahuan umum
• Keterampilan pertanian
• Pelatihan kedisiplinan

Wahyu menambahkan bahwa materi pelatihan dirancang untuk memperkuat karakter siswa dan memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat. Waktu pelaksanaan program akan ditentukan setelah seluruh aspek teknis dikoordinasikan secara matang antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar.

Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah menyampaikan rencana ini sebagai upaya untuk menekan angka kenakalan remaja di wilayahnya. Program ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi siswa yang membutuhkan pembinaan karakter yang lebih intensif. Pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang dianggap paling rawan.

"Program ini tidak harus langsung dilaksanakan di 27 kabupaten/kota. Kita akan mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, kemudian secara bertahap diperluas," kata Gubernur.

Program ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2025.