Presiden Prabowo Beri Pengarahan Tertutup kepada Direksi BUMN di Town Hall Meeting Danantara

Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan terkait keputusannya untuk memberikan arahan secara tertutup dalam acara Town Hall Meeting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata BPI Nusantara (Danantara). Alasan utama di balik keputusan ini adalah karena adanya teguran yang disampaikan kepada jajaran direksi selama acara tersebut.

"Ya, pertemuan tersebut diadakan secara tertutup karena saya menyampaikan beberapa teguran kepada direksi. Tentu saja, kurang elok jika teguran tersebut disampaikan di hadapan media," ungkap Prabowo seusai acara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (28/4/2025).

Town Hall Meeting ini mempertemukan pengurus BPI Danantara dengan para direksi BUMN. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis terkait pengelolaan investasi dan pengembangan daya anagata nusantara. Acara tersebut diselenggarakan di JCC, Senayan, Jakarta, dimulai sekitar pukul 16.00 WIB.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya', diikuti dengan laporan dari CEO Danantara, Rosan Roeslani. Setelah itu, Presiden Prabowo memberikan arahan yang berlangsung secara tertutup.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk COO Danantara Dony Oskaria, CIO Danantara Pandu Shahrir, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir beserta jajaran, serta Managing Director dan anggota Dewan Komite Danantara. Selain itu, hadir pula Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, hingga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Kehadiran para menteri koordinator menunjukkan betapa pentingnya acara ini dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Pertemuan tertutup ini memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memberikan arahan yang lebih detail dan spesifik kepada para direksi BUMN, tanpa tekanan dari publik atau media. Diharapkan, arahan yang diberikan dapat mendorong kinerja BUMN agar lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.