markdown Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa forum pertemuan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin, 28 April 2025, diadakan secara tertutup karena beberapa alasan spesifik.

Usai acara tersebut, Prabowo menjelaskan kepada awak media bahwa dalam forum itu, ia memberikan teguran kepada sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Ya, tertutup karena saya banyak menegur juga direksi-direksi," ujarnya tanpa merinci lebih lanjut substansi teguran maupun identitas direksi yang bersangkutan. Prabowo enggan membeberkan detail teguran tersebut di hadapan media, dengan alasan menjaga etika dan profesionalisme.

Forum Danantara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk enam Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih yang juga berperan sebagai Dewan Pengawas BPI. Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, turut hadir, bersama dengan Muliaman Hadad, Wakil Ketua Dewan Pengawas.

Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, dalam sambutannya menyampaikan daftar lengkap pejabat tinggi negara yang hadir. Selain para Menteri Koordinator, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan mengawasi kinerja BPI Danantara.

Beberapa Menteri Koordinator yang hadir antara lain Budi Gunawan, Airlangga Hartarto, Pratikno, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Kehadiran mereka sebagai Dewan Pengawas BPI menunjukkan sinergi antar kementerian dalam mendukung investasi dan pembangunan nasional.

Forum Danantara menjadi platform penting bagi pemerintah untuk memberikan arahan strategis kepada BUMN terkait investasi dan pengembangan energi terbarukan. Teguran yang disampaikan oleh Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan BUMN beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Acara ini juga menjadi momentum bagi BPI Danantara untuk memaparkan rencana dan strategi investasi mereka, serta menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah berharap BPI Danantara dapat menjadi motor penggerak investasi di sektor energi terbarukan, sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Kertertutupan sesi arahan presiden mengindikasikan adanya isu-isu strategis dan sensitif yang perlu dibahas secara internal. Hal ini lazim dilakukan dalam forum-forum bisnis dan pemerintahan, demi menjaga efektivitas komunikasi dan menghindari interpretasi yang kurang tepat di mata publik. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, serta memberikan informasi yang relevan kepada publik secara berkala.