Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pernyataannya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Senin (28/4/2025), Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kinerja optimal dari seluruh jajaran direksi BUMN.

Prabowo secara khusus menyoroti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata BPI Nusantara (Danantara), sebuah entitas yang memiliki peran strategis dalam investasi dan pembangunan. Ia meminta agar Danantara dikelola dengan penuh tanggung jawab dan menghindari praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat.

"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang mungkin kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang tidak benar harus ditinggalkan," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menginstruksikan manajemen BUMN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para direksi. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target dan indikator kinerja utama (IKU), tetapi juga pada aspek watak, akhlak, dan integritas.

"Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, wataknya, akhlaknya, dan prestasinya," ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa direksi yang terbukti tidak berprestasi, bermalas-malasan, atau terlibat dalam praktik-praktik penyelewengan wewenang dan fasilitas harus segera diganti. Sebaliknya, direksi yang menunjukkan kinerja baik dan berdedikasi tinggi layak mendapatkan apresiasi dan promosi.

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan agar proses pemilihan direksi BUMN dilakukan secara profesional dan transparan. Ia melarang keras praktik pemilihan direksi berdasarkan pertimbangan suku, agama, ras, atau latar belakang partai politik.

"Yang baik dari bawah dari dalam kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak," pungkasnya.

Arahan Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh BUMN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Daftar Poin Penting:

• Evaluasi kinerja direksi BUMN harus dilakukan secara komprehensif.
• Direksi yang tidak berprestasi atau terlibat penyelewengan harus diganti.
• Pemilihan direksi harus berdasarkan profesionalisme, bukan SARA atau latar belakang politik.
• BUMN harus dikelola dengan baik dan menghindari praktik-praktik korupsi.
• Kinerja BUMN yang baik dan berdedikasi tinggi harus diapresiasi dan dipromosikan.