PT Build Your Dreams (BYD) menyatakan kesanggupannya untuk mengatasi potensi gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang sempat dikabarkan menghambat proses pembangunan pabrik mereka di Subang, Jawa Barat.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, mengungkapkan hal ini setelah melakukan komunikasi dengan pihak BYD. "Kami sudah berkomunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi," ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta.

Wamenperin menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi terkait informasi mengenai gangguan ormas tersebut. Meski tidak memberikan detail spesifik mengenai bentuk gangguan yang dimaksud, Faisol berharap kejadian serupa tidak akan terulang di kemudian hari. "Sudah, sudah kita cek," tuturnya. "Ya, biasa itu. Kita harapkan itu tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, isu mengenai aktivitas ormas yang menghambat pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang mencuat setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menerima aduan langsung dari kantor pusat BYD di Shenzen, China, saat melakukan kunjungan kerja. Eddy mengungkapkan kekhawatirannya melalui akun Instagram pribadinya, menekankan pentingnya perlindungan dan dukungan pemerintah terhadap investasi asing, termasuk BYD, terutama dalam aspek keamanan. Ia juga mengingatkan agar pemerintah bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme yang dapat mengganggu iklim investasi.

Eddy menekankan bahwa BYD merupakan salah satu investor strategis yang perlu dijaga, mengingat pabrik mereka di Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas otomotif terbesar di kawasan ASEAN. Proyek ini, yang awalnya seluas 108 hektar di Subang Smartpolitan, kini diperluas menjadi 126 hektar dengan total investasi mencapai Rp 11,7 triliun. General Manager BYD Asia-Pacific, Liu Xueliang, menyatakan bahwa pembangunan pabrik di Indonesia akan menjadi salah satu yang tercepat dibandingkan negara lain, dengan target memulai produksi komersial pada awal 2026 jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Menanggapi isu tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kabar mengenai gangguan ormas adalah informasi lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini di lapangan. Ia menegaskan bahwa fokus permasalahan saat ini lebih tertuju pada isu pembebasan lahan, bukan premanisme. Dedi menjelaskan bahwa praktik percaloan tanah menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa harga tanah yang diminta oleh sejumlah pemilik lahan dinilai tidak wajar, dengan tawaran harga yang sangat tinggi kepada pihak perusahaan. "Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanisme-nya," ucapnya.

Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi berencana untuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan perusahaan dengan warga pemilik lahan guna melakukan negosiasi harga. Pemerintah daerah akan berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga pembangunan pabrik BYD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.