Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pengarahan penting kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam acara Town Hall Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025). Pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara secara optimal dan transparan.

Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa Danantara, sebagai representasi kekayaan bangsa, harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Ia meyakini bahwa potensi aset BUMN yang dikelola Danantara dapat mencapai nilai fantastis, yakni 1 triliun dollar AS atau setara dengan Rp 16.800 triliun. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan profesional menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Prabowo secara tegas meminta para direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik yang merugikan perusahaan, baik yang bersifat inefisiensi maupun tindakan kecurangan. Ia menyerukan transformasi menuju tata kelola perusahaan yang lebih baik, bersih, dan transparan.

"Atas nama bangsa dan rakyat, saya meminta semua direksi untuk memberikan yang terbaik. Tinggalkan praktik-praktik lama yang kurang efisien atau praktik-praktik yang tidak benar," tegas Prabowo.

Bahkan, Prabowo tak segan-segan meminta manajemen untuk mengevaluasi kinerja seluruh direksi secara komprehensif. Evaluasi tersebut mencakup aspek kinerja, karakter, akhlak, dan prestasi. Jika ditemukan direksi yang tidak berprestasi, malas-malasan, atau terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang dan fasilitas, Prabowo meminta agar direksi tersebut segera diganti.

Berikut poin-poin penting yang ditekankan Prabowo dalam arahannya:

• Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
• Efisiensi: Direksi BUMN harus meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
• Integritas: Direksi BUMN harus memiliki integritas yang tinggi dan menjauhi segala bentuk praktik kecurangan.
• Kinerja: Direksi BUMN harus berkinerja baik dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan negara.
• Evaluasi: Manajemen harus melakukan evaluasi kinerja direksi secara berkala dan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang tidak memenuhi standar.

Dengan arahan yang tegas ini, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola BUMN dan memastikan bahwa aset negara dikelola secara optimal untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.