Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kinerja dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak efisien serta berpotensi merugikan negara. Instruksi ini disampaikan dalam acara Town Hall Danantara yang diadakan secara tertutup di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025).

Prabowo menekankan bahwa Danantara, sebagai wadah yang menaungi seluruh BUMN, merupakan representasi kekayaan negara yang sangat besar. Dengan proyeksi aset kelolaan mencapai 1 triliun dollar AS atau sekitar Rp 16.800 triliun, pengelolaan yang optimal dan profesional menjadi krusial untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran direksi BUMN sangatlah vital dalam memastikan aset-aset tersebut memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Atas nama bangsa dan rakyat, saya meminta semua direksi untuk berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktik-praktik lama yang mungkin kurang efisien, atau praktik-praktik yang tidak benar harus ditinggalkan," ujar Prabowo usai acara Town Hall Meeting Danantara.

Lebih lanjut, Prabowo menginstruksikan kepada pejabat Danantara untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja, integritas, dan prestasi masing-masing direksi BUMN. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang direksi layak untuk terus mengemban amanah atau perlu diganti dengan individu yang lebih kompeten dan berintegritas.

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia melakukan praktik-praktik yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," tegas Prabowo.

Dalam proses pergantian direksi, Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme dan meritokrasi. Pemilihan direksi harus didasarkan pada kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak yang terbukti, bukan atas dasar pertimbangan primordial seperti suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.

"Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa BUMN harus menjadi wadah bagi anak-anak bangsa terbaik untuk berkontribusi secara maksimal bagi kemajuan Indonesia. Pemilihan direksi tidak boleh didasarkan pada faktor-faktor yang tidak relevan dengan kompetensi dan integritas.

"Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya," pungkas Prabowo.

Arahan Prabowo ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Dengan menempatkan individu-individu yang kompeten dan berintegritas di posisi strategis, diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.