Presiden Prabowo Ungkap Alasan Pertemuan Tertutup dengan Direksi BUMN di Forum BPI Danantara

Presiden Prabowo Tegaskan Evaluasi Total Direksi BUMN dalam Forum Tertutup

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan alasan di balik pertemuan tertutupnya dengan para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di acara BPI Danantara. Pertemuan yang berlangsung secara privat tersebut ternyata diwarnai dengan teguran keras dari Presiden kepada jajaran direksi.

Menurut Prabowo, ketertutupan acara tersebut sengaja dilakukan untuk menjaga etika dalam menyampaikan teguran. Ia merasa tidak pantas jika teguran tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan media. "Tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi itu. Nggak negur depan kalian juga," ujarnya kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan integritas para direksi BUMN. Ia meminta agar manajemen melakukan evaluasi mendalam, tidak hanya dari segi prestasi, tetapi juga dari segi karakter dan moralitas.

Pembenahan BUMN: Berantas Inefisiensi dan Penyalahgunaan Wewenang

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa praktik-praktik inefisien yang selama ini terjadi di BUMN harus segera dihilangkan. Ia secara tegas meminta penggantian direksi yang terbukti malas, tidak berprestasi, atau terlibat dalam praktik-praktik yang tidak benar, termasuk penyalahgunaan wewenang dan fasilitas.

"Saya serahkan manajemen harus evaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan semua wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik yang nggak bener dan menyalahgunakan wewenang, salah gunakan fasilitas, saya minta diganti," tegas Presiden. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja BUMN agar dapat berkontribusi secara optimal bagi pembangunan nasional. Pemerintah menekankan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Arahan Presiden ini menjadi sinyal bagi seluruh jajaran BUMN untuk meningkatkan kinerja dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas. Evaluasi yang ketat dan transparan diharapkan dapat mendorong terciptanya BUMN yang sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi.