Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi pertanyaan mengenai potensi pengaruh peringatan China terhadap negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat (AS), khususnya dalam konteks negosiasi tarif antara Indonesia dan AS. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (28/4/2025), Airlangga menekankan bahwa seluruh proses negosiasi dengan AS selalu dilakukan secara bilateral dan eksklusif.

"Pembahasan selalu bilateral. Jadi kalau yang namanya bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, tidak ada pembicaraan mengenai negara lain. Tidak ada pembicaraan negara lain. Karena ini bilateral, bukan multilateral (banyak negara)," ujarnya, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai negara ketiga dalam perundingan tarif antara Indonesia dan AS yang baru-baru ini berlangsung di Washington DC.

Menanggapi pertanyaan lebih lanjut mengenai potensi dampak negosiasi Indonesia dengan AS terhadap hubungan dengan China, Airlangga dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada korelasi di antara keduanya. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia menerapkan prinsip yang sama dalam bernegosiasi dengan negara lain, termasuk China. "Sama seperti kita pada saat melakukan pembicaraan dengan China, itu tidak membicarakan negara lain," jelasnya.

Pernyataan Airlangga ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah China. Sebelumnya, China dikabarkan memperingatkan negara-negara yang menjalin kerja sama dengan AS bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang merugikan kepentingan Beijing. Peringatan ini disinyalir terkait dengan kebijakan pemerintahan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang dilaporkan berencana untuk menggunakan negosiasi tarif sebagai alat untuk menekan mitra-mitra AS agar membatasi hubungan perdagangan dengan China. Pada saat itu Trump menunda kenaikan tarif utama di negara-negara lain selama 90 hari, sementara menaikkan bea lebih lanjut atas barang-barang dari China menjadi 145 persen.

Kementerian Perdagangan China, melalui pernyataan resminya, menyampaikan penentangan keras terhadap segala bentuk kesepakatan yang dicapai dengan mengorbankan kepentingan China. Kementerian tersebut menegaskan bahwa China tidak akan mentolerir tindakan semacam itu dan akan mengambil langkah-langkah balasan yang setimpal. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan China memperingatkan tentang potensi risiko yang dihadapi semua negara jika perdagangan internasional kembali kepada praktik yang tidak adil. Dalam pernyataannya, China juga berusaha untuk menampilkan diri sebagai pihak yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak dan menjunjung tinggi keadilan serta kewajaran dalam perdagangan internasional.