Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri terus mematangkan persiapan untuk menyambut panen raya jagung tahap II. Guna memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan ini, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Dedi Prasetyo, selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas, menguraikan serangkaian strategi komprehensif.

Komjen Dedi menjelaskan bahwa strategi yang disiapkan meliputi beberapa aspek krusial, antara lain:

• Pemetaan Lahan dan Potensi Panen: Melakukan pendataan akurat terkait luas lahan yang akan dipanen dan proyeksi hasil panen yang diharapkan. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
• Koordinasi Penyerapan Jagung Sesuai HPP: Membangun koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Perum BULOG, untuk memastikan jagung petani terserap dengan baik sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
• Pengawasan Harga di Tingkat Petani: Melakukan pengawasan ketat terhadap fluktuasi harga jagung di tingkat petani, guna mencegah praktik-praktik spekulasi yang merugikan.
• Sosialisasi dan Fasilitasi Petani: Mengintensifkan sosialisasi mengenai HPP jagung kepada para petani, serta memfasilitasi petani dalam proses penjualan hasil panen mereka kepada Bulog.

Komjen Dedi menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Polri dengan pemerintah daerah dan Perum BULOG di seluruh tingkatan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa penyerapan jagung dari petani dapat berjalan optimal sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan, yaitu Rp5.500 per kilogram. Selain itu, identifikasi dan penyelesaian kendala-kendala yang menghambat distribusi jagung, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang dan cold storage di tingkat desa, menjadi prioritas.

Lebih lanjut, Komjen Dedi menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur logistik untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Polri, bersama dengan TNI, akan berperan aktif sebagai penggerak logistik, memastikan kecepatan dan efisiensi dalam eksekusi di lapangan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada panen semata, tetapi juga pada jaminan ketersediaan pangan yang stabil di tengah potensi krisis global.

Komjen Dedi juga menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai potensi praktik spekulasi dan penguasaan pasar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tegas akan diambil terhadap setiap pelanggaran pasar yang merugikan petani. Pengawasan rutin di lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan HPP jagung tetap terjaga dan menguntungkan para petani.

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas Pangan Polri diharapkan bertindak sebagai penggerak, perekat sumber daya, dan penjaga kedaulatan pangan. Peran ini menekankan pentingnya fasilitasi dan koordinasi, bukan sebagai pelaku teknis di lapangan seperti petani, pemodal, atau pelaksana teknis. Kehadiran Polri dan TNI diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan dan potensi krisis di masa depan.