TNI Siap Mendukung Program Pembinaan Siswa Bermasalah di Jawa Barat

TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam program pembinaan karakter bagi siswa yang bermasalah. Inisiatif ini merupakan respons terhadap usulan dari Gubernur Jawa Barat, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, nasionalisme, dan etika melalui pendekatan ala militer.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), mengungkapkan bahwa Kodam III/Siliwangi akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov Jabar untuk merealisasikan program tersebut. Detail pelaksanaan, termasuk jadwal dan lokasi pembinaan, akan dibahas lebih lanjut antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar. Beberapa lokasi telah diidentifikasi sebagai potensi tempat pembinaan, meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jawa Barat.

Mekanisme dan Prioritas Program

Pemilihan siswa yang akan mengikuti program pembinaan akan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pihak sekolah dan orang tua. Prioritas akan diberikan kepada siswa yang terlibat dalam tawuran, geng motor, atau menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan oleh orang tua. Persetujuan dari orang tua merupakan syarat mutlak sebelum siswa dapat mengikuti program ini.

Selama masa pembinaan di barak militer, siswa akan mendapatkan pelatihan yang komprehensif, meliputi:

• Pendidikan etika
• Pengetahuan umum
• Keterampilan pertanian
• Pelatihan kedisiplinan

Program ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta tanah air.

Kurikulum Wajib Militer di Sekolah

Selain program pembinaan di barak militer, Pemprov Jabar juga berencana menerapkan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK. Setiap sekolah akan menunjuk pembina dari unsur TNI dan Polri untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa. Diharapkan, inisiatif ini dapat mengurangi tingkat kenakalan remaja, seperti tawuran dan perkelahian antarpelajar.

Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa kurikulum ini juga bertujuan untuk menggali potensi siswa di berbagai bidang. Disiplin yang ditanamkan melalui wajib militer diharapkan dapat membantu siswa lebih fokus dalam belajar dan menghindari aktivitas yang tidak produktif.

Tanggapan DPR RI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan agar implementasi kebijakan pendidikan militer bagi siswa tidak melanggar hak-hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan formal yang komprehensif dan berorientasi pada pengembangan potensi. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum program ini diterapkan secara luas.