APINDO Desak Pemerintah Berantas Praktik Premanisme yang Hambat Investasi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas praktik premanisme yang dinilai menghambat investasi di Indonesia. Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa masalah ini telah disampaikan kepada pemerintah, dan pihaknya berharap ada upaya nyata untuk melindungi pelaku usaha.

Shinta Kamdani menyatakan praktik pungutan liar oleh oknum preman sangat merugikan dan telah berlangsung lama. Meski sulit untuk mengukur kerugian ekonomi secara pasti, ia menegaskan bahwa hal ini jelas mengganggu ekosistem investasi di Indonesia. "Kita nggak bisa ini kan translate ke biaya ekonomi berapa, tapi yang jelas kita melihat bahwa memang ini mengganggu lah daripada ekosistem investasi di Indonesia," tuturnya.

Isu premanisme kembali mencuat setelah adanya laporan gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD oleh organisasi masyarakat (ormas). Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti masalah ini saat kunjungan ke Shenzhen, China. Eddy menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi investor dan meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan premanisme.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy, dikutip dari detikOto. Ia menambahkan bahwa investor harus merasa aman dan mendapatkan jaminan keamanan sebagai hal mendasar untuk menanamkan modal di Indonesia.

APINDO berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah premanisme ini, sehingga iklim investasi di Indonesia menjadi lebih kondusif dan menarik bagi investor asing maupun domestik.

Daftar Poin yang Disoroti:

  • APINDO meminta pemerintah memberantas premanisme.
  • Premanisme dinilai mengganggu investasi.
  • Isu ini telah lama terjadi dan kembali mencuat.
  • Gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD menjadi perhatian.
  • Wakil Ketua MPR RI turut menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi investor.