Wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta kembali mencuat ke permukaan, menghidupkan kembali aspirasi lama untuk memberikan status khusus kepada wilayah Solo Raya. Usulan ini, yang digagas sejak lama, didasari oleh pertimbangan sejarah, budaya, dan potensi pembangunan wilayah tersebut. Namun, di tengah upaya pemerintah pusat untuk menjaga efisiensi anggaran negara, gagasan ini menuai sorotan dan perdebatan.

Latar Belakang Usulan

Solo Raya, yang meliputi Kota Surakarta dan enam kabupaten di sekitarnya (Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri), memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban Jawa. Wilayah ini juga dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya, serta perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar usulan untuk memberikan status daerah istimewa kepada Solo Raya.

Mantan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, telah mengemukakan wacana ini sejak tahun 2010, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan dan integrasi wilayah. Dukungan dari kalangan akademisi, pemuda, dan swasta dianggap penting untuk mewujudkan usulan ini. Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR, juga mengakui bahwa Solo memiliki sejarah khusus dalam perlawanan melawan penjajah serta keunikan adat dan budayanya.

Tantangan Anggaran dan Kecemburuan Daerah

Namun, usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang utama adalah implikasi anggaran negara. Pemberian status istimewa kepada suatu daerah akan membawa konsekuensi berupa alokasi anggaran tambahan dari pemerintah pusat, di luar dana transfer daerah atau dana perimbangan. Hal ini dikhawatirkan dapat membebani keuangan negara, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Armand Suparman, mengingatkan bahwa pemberian kekhususan atau keistimewaan kepada suatu daerah akan berdampak pada keuangan negara. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan bahwa pemberian status istimewa kepada Solo Raya dapat memicu kecemburuan dari daerah-daerah lain yang juga memiliki potensi dan keunikan tersendiri.

Respons Pemerintah dan DPR

Pemerintah dan DPR menyatakan sikap hati-hati dalam menanggapi usulan ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dan akan mempelajari usulan tersebut secara mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Ia juga menyoroti konsekuensi yang akan timbul, termasuk masalah perangkat dan kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, juga menilai bahwa belum ada urgensi untuk menetapkan Solo sebagai daerah istimewa. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum menentukan sebuah daerah sebagai daerah istimewa, untuk menghindari potensi kecemburuan dari daerah lain.

Keuntungan Status Daerah Istimewa

Status daerah istimewa sendiri diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Keistimewaan ini memberikan eksklusivitas pada daerah yang bersangkutan, namun tidak dapat dijabarkan secara umum karena berbeda-beda tergantung pada karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Contohnya, Aceh memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Sementara itu, Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam bidang pemerintahan, dengan sistem kepemimpinan yang diturunkan dari raja ke keturunannya, serta mendapatkan Dana Keistimewaan dari pemerintah pusat.

Wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta masih akan terus bergulir dan menjadi perdebatan di kalangan pemerintah, DPR, dan masyarakat. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada pertimbangan matang terhadap berbagai aspek, termasuk potensi manfaat, implikasi anggaran, dan dampaknya terhadap hubungan antardaerah.

Berikut adalah beberapa keuntungan yang mungkin didapatkan jika Solo menjadi Daerah Istimewa:

• Otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan daerah.
• Alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.
• Pengembangan potensi daerah yang lebih optimal.
• Pelestarian budaya dan tradisi yang lebih baik.
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa status daerah istimewa juga membawa tanggung jawab yang besar. Pemerintah daerah harus mampu mengelola otonomi dan anggaran yang diberikan secara efektif dan efisien, serta menjaga keharmonisan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.