'Dokumen Rusia' Kembali ke PDI-P: Skandal Elite atau Penghancuran Partai?

Drama politik kembali menghiasi panggung nasional dengan kembalinya 'Dokumen Rusia' ke tangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dokumen ini, yang sebelumnya dititipkan kepada pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, memicu spekulasi mengenai potensi pembongkaran skandal yang melibatkan para petinggi negara.

Connie Rahakundini Bakrie menyerahkan kembali "dokumen Rusia" kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo pada Rabu, 25 April 2025. Penyerahan ini diumumkan melalui akun Instagram pribadi Connie. Dokumen tersebut sebelumnya dititipkan Hasto kepadanya untuk disimpan dan dinotariatkan di Rusia, tempat Connie menjabat sebagai Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Universitas Saint Petersburg. Keberadaan dokumen ini sempat menjadi perbincangan hangat, terutama setelah Hasto mengklaim bahwa dokumen tersebut berisi video dan informasi yang mengungkap dugaan skandal yang melibatkan para elite negeri.

Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, pernah menyatakan bahwa dokumen dan video tersebut terkait dengan berbagai tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik pribadi. Menurut Guntur, dokumen tersebut memuat bukti-bukti krusial terkait upaya kriminalisasi lawan politik, penyalahgunaan wewenang oleh petinggi penegak hukum, serta indikasi perpanjangan masa jabatan tiga periode dan pengambilalihan partai politik.

Guntur juga mengungkapkan bahwa Hasto memiliki informasi dan bukti video terkait upaya kriminalisasi terhadap mantan calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Atas dasar itulah, Hasto memutuskan untuk menitipkan dokumen-dokumen penting tersebut kepada Connie untuk diamankan. Andi Widjajanto, seorang politikus PDI-P dan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), juga disebut memberikan data tambahan untuk melengkapi informasi dan bukti yang dimiliki Hasto.

Namun, alih-alih mengungkap skandal para petinggi, Connie justru mengungkapkan bahwa 'Dokumen Rusia' juga memuat informasi mengenai upaya penghancuran PDI-P. Menurutnya, dokumen tersebut berisi rincian tentang penyusupan dan pengkhianatan yang ditujukan untuk merusak partai berlambang banteng tersebut. Ia bahkan menyebutkan bahwa dokumen itu memuat informasi detail mengenai pertemuan para penyusup dan pengkhianat, termasuk lokasi, waktu, dan pihak-pihak yang terlibat.

Upaya Penghancuran PDI-P Terendus?

Connie mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah mengetahui adanya upaya untuk menghancurkan partainya. Informasi ini sejalan dengan pernyataan Guntur Romli, yang menyebutkan bahwa Megawati telah mengetahui adanya pihak-pihak yang ingin mengacak-acak PDI-P sejak akhir tahun 2024. Guntur bahkan mengaitkan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sebagai bagian dari upaya tersebut.

"Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri pernah menyampaikan ada pihak-pihak yang mau mengawut-awut (mengacak-acak) partai, itu tanggal 12 Desember 2024," ujar Guntur.

Connie juga sempat menyinggung adanya dokumen lain yang membuatnya merasa khawatir, salah satunya berkaitan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga berisi berbagai kasus, termasuk kasus korupsi. Kini, dengan kembalinya 'Dokumen Rusia' ke tangan PDI-P, publik menanti langkah selanjutnya dari partai tersebut. Apakah PDI-P akan mengungkap skandal para elite, atau justru fokus pada upaya menangkal ancaman penghancuran partai?

Daftar Isi 'Dokumen Rusia'

Menurut Connie, 'Dokumen Rusia' berisi 37 dokumen. Dua di antaranya membuatnya "ngeri":

• Dokumen Nomor 16: Berkaitan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
• Dokumen Nomor 7: Berkaitan dengan rencana pembubaran serta penghancuran PDI-P

Selain dua dokumen di atas, terdapat pula dokumen yang berisi berbagai kasus, termasuk kasus korupsi.

Nasib 'Dokumen Rusia' kini berada di tangan PDI-P. Akankah misteri yang tersimpan di dalamnya terungkap, atau justru terkubur bersama kepentingan politik yang saling bertentangan?