Dalam forum Town Hall Danantara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan penting terkait pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang dikenal dengan nama Danantara, Senin (28/4/2025).

Fokus utama dalam arahan tersebut adalah pengelolaan aset negara yang dipercayakan kepada Danantara, yang diestimasi mencapai nilai fantastis, yakni 1 triliun dollar AS atau setara dengan Rp 16.855 triliun. Prabowo menekankan perlunya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan ketat mengingat potensi besar Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Danantara adalah kekayaan luar biasa yang harus dijaga dan dikelola sebaik mungkin dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Potensi ini dapat mendorong kebangkitan kita," ujar Prabowo, menegaskan pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme dalam pengelolaan dana tersebut.

Rosan Roeslani, CEO Danantara, menjelaskan bahwa sebagian besar aset yang dikelola, yaitu senilai 982 miliar dollar AS, berasal dari 844 perusahaan BUMN, mencakup seluruh tingkatan perusahaan, dari induk hingga cicit. Selain itu, aset lain juga berasal dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), termasuk di antaranya adalah Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) yang memiliki nilai valuasi sebesar 25 miliar dollar AS pada delapan tahun lalu. Seluruh kawasan GBK akan diintegrasikan ke dalam pengelolaan Danantara.

Danantara berencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan GBK dengan perencanaan yang matang, dengan tujuan menghasilkan nilai ekonomi yang jelas dan terukur. Tujuannya adalah menjadikan aset tersebut produktif, menghasilkan return on asset (ROA) dan return on investment (ROI) yang sesuai dengan standar benchmarking yang berlaku.

Arahan penting lainnya yang disampaikan Prabowo adalah permintaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh jajaran direksi BUMN. Ia menekankan perlunya direksi yang bersih, profesional, dan berkinerja tinggi. Prabowo secara tegas meminta agar praktik-praktik yang kurang efisien atau tidak benar di masa lalu ditinggalkan.

"Atas nama bangsa dan rakyat, saya meminta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang enggak bener harus ditinggalkan," tegas Prabowo.

Prabowo bahkan menginstruksikan Danantara untuk mengganti direksi BUMN yang terbukti tidak berprestasi, malas-malasan, atau terlibat dalam penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Ia juga menekankan bahwa penunjukan direksi harus didasarkan pada kompetensi, bukan berdasarkan pertimbangan suku, agama, ras, atau latar belakang politik.

"Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya meritokrasi dalam penunjukan pemimpin BUMN.

Untuk memastikan objektivitas dan kualitas evaluasi, Danantara akan melibatkan penasihat asing dalam proses penilaian direksi BUMN. Tujuannya adalah memastikan bahwa direksi yang terpilih memiliki rekam jejak yang baik, bersih, dan profesional, serta mampu mencapai target return yang signifikan dengan tetap mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan (sustainability).

Rosan Roeslani menambahkan bahwa Danantara hanya akan memilih individu-individu dengan rekam jejak yang teruji dan bersih. Pesan dari Presiden Prabowo adalah tidak akan ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik yang kurang patut atau tidak teruji di masa lalu. Proses seleksi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya orang-orang yang profesional, bersih, dan memiliki rekam jejak yang jelas yang akan menduduki posisi penting di BUMN.