Polemik seputar "Dokumen Rusia" terus bergulir, menghadirkan tantangan baru bagi PDI-P. Dokumen yang terdiri dari 37 berkas dan sebuah flashdisk ini diserahkan oleh pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie kepada PDI-P, atas dasar larangan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk membuka isinya. Pertanyaan besar pun muncul: apa sebenarnya isi dari dokumen kontroversial ini, dan bagaimana PDI-P akan merespons potensi ancaman yang terkandung di dalamnya?

Misteri "Dokumen Rusia"

Dokumen yang dikenal sebagai "Dokumen Rusia" pertama kali diserahkan kepada Connie oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada akhir Desember 2024. Penyerahan ini terjadi setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen tersebut diklaim berisi informasi sensitif, mulai dari skandal yang melibatkan pejabat negara hingga skenario penghancuran partai. Namun, hingga saat ini, isi dokumen tersebut masih dirahasiakan dari publik.

Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan bahwa beberapa bagian dari dokumen tersebut membuatnya merasa ngeri, terutama dokumen nomor 7 dan 16. Dokumen nomor 7 disebut-sebut berisi rencana penghancuran PDI-P melalui infiltrasi dan pengkhianatan, sementara dokumen nomor 16 berkaitan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kalau yang tentang bagaimana PDI-P itu akan dihancurkan, itu serem. Karena penyusupan terjadi, banyak lah hal-hal yang mengerikan," ujar Connie dalam sebuah wawancara.

Menurut Connie, isi dokumen tersebut mencakup detail rapat-rapat rahasia, termasuk lokasi, waktu, dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengkhianatan tersebut.

Sikap PDI-P

Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan bahwa seluruh kader partai kini dalam keadaan waspada tinggi. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa partai tetap solid di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

"Suasana kebatinan kader saat ini dalam kewaspadaan yang tinggi, dan partai di bawah kendali penuh Ketua Umum," kata Guntur.

Guntur juga mengklaim bahwa Megawati telah mewaspadai upaya untuk mengganggu partai sejak 12 Desember 2024, jauh sebelum isu "Dokumen Rusia" mencuat. PDI-P meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto adalah bagian dari upaya untuk menghancurkan partai dari dalam melalui penyusupan. Namun, hingga saat ini, PDI-P belum memutuskan langkah apa yang akan diambil setelah menerima dokumen tersebut.

Alasan Kerahasiaan Dokumen

Meski situasi internal semakin memanas, PDI-P belum memberikan indikasi akan membuka "Dokumen Rusia" kepada publik. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai bahwa ada pertimbangan strategis di balik keputusan tersebut.

"Secara institusional, PDI-P ingin menjaga narasi sebagai mitra strategis untuk pemerintah sekaligus tak ingin membuat huru-hara politik yang tidak perlu," ujar Agung.

Agung juga menyebutkan bahwa Megawati mempertimbangkan suasana kebatinan dengan Presiden Prabowo Subianto agar hubungan politik tetap harmonis. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa PDI-P akan membuka dokumen tersebut pada momentum yang tepat.

Kapan Dokumen Akan Dibuka?

Sejak Desember 2024, PDI-P melalui Guntur Romli pernah menyatakan bahwa Hasto berencana untuk mengungkap isi dokumen tersebut. Bahkan, skandal yang akan diungkap diyakini lebih besar dari kasus Watergate di Amerika Serikat.

"Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa," kata Guntur.

Namun, hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi. Guntur menyebutkan bahwa publikasi dokumen maupun video skandal akan tergantung pada momentum yang dipilih Hasto.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar semua pihak, termasuk Hasto, melaporkan bukti skandal yang mereka miliki kepada aparat penegak hukum.