Komnas HAM Diserang di Papua, DPR Mengecam Tindakan Kriminal Bersenjata

Aksi penembakan terhadap rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua menuai kecaman keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Menurut Hasanuddin, serangan terhadap rombongan Komnas HAM merupakan tindakan brutal yang tidak dapat ditoleransi. Ia menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga merusak wibawa negara, mengingat Komnas HAM sedang menjalankan tugas kemanusiaan di wilayah tersebut.

"Serangan ini bukan hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga merupakan tantangan terhadap otoritas negara," ujar Hasanuddin dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap petugas negara, termasuk anggota Komnas HAM, harus menjadi prioritas utama.

Insiden penembakan terjadi saat Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, bersama timnya melakukan upaya pencarian terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bintuni, Inspektur Polisi Satu (Iptu) Tomi Marbun, yang dilaporkan hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Iptu Tomi Marbun telah hilang selama empat bulan sebelum tim Komnas HAM melakukan upaya pencarian.

Setelah peristiwa penembakan, Frits Ramandey dan timnya segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman di Distrik Moskona Utara. Upaya pencarian Iptu Tomi Marbun untuk sementara waktu ditunda hingga situasi keamanan memungkinkan.

DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah KKB. Hasanuddin menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, termasuk upaya dialog dan pembangunan ekonomi, untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Berikut poin penting yang perlu diperhatikan:

• Kecaman DPR: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengecam keras serangan terhadap rombongan Komnas HAM.
• Desakan Tindakan Tegas: DPR mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penembakan.
• Ancaman terhadap Wibawa Negara: Serangan KKB dianggap sebagai ancaman terhadap wibawa negara, bukan hanya terhadap individu.
• Prioritas Perlindungan: Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, harus menjadi prioritas utama.
• Pencarian Kasat Reskrim: Insiden terjadi saat Komnas HAM melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni yang hilang.
• Evakuasi Tim: Setelah penembakan, tim Komnas HAM dievakuasi ke lokasi yang aman.
• Peningkatan Keamanan: DPR mendesak peningkatan keamanan dan pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah KKB.