Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempertimbangkan kebijakan yang cukup inovatif, yakni menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu syarat bagi keluarga untuk menerima bantuan sosial (Bansos) dan program beasiswa. Wacana ini dilontarkan dengan tujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah dapat lebih merata dan tepat sasaran, khususnya bagi keluarga pra-sejahtera.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan tingginya angka kelahiran di kalangan keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Gubernur Jawa Barat menyampaikan keprihatinannya terkait hal ini, mengingat biaya persalinan yang semakin meningkat dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi keluarga. Dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan peningkatan gizi, justru habis untuk biaya persalinan.

"Integrasi program KB dengan penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat memutus siklus ketergantungan keluarga pada bantuan," ujarnya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa selama ini seringkali terjadi ketimpangan, di mana keluarga yang sama terus-menerus menerima berbagai jenis bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan perumahan, tanpa adanya upaya untuk mengontrol angka kelahiran. Kondisi ini dinilai tidak berkelanjutan dan tidak adil bagi keluarga lain yang juga membutuhkan.

Gubernur menekankan pentingnya pengendalian angka kelahiran, terutama di kalangan keluarga pra-sejahtera, bukan hanya untuk meringankan beban finansial keluarga, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk aktif mengikuti program KB, baik dengan menggunakan alat kontrasepsi maupun melalui metode sterilisasi seperti vasektomi bagi pria (MOP). Vasektomi bahkan diwacanakan menjadi salah satu syarat bagi pria untuk menerima bantuan sosial.

Gubernur juga menyoroti ironi yang terjadi di masyarakat, di mana keluarga miskin cenderung memiliki banyak anak, sementara keluarga kaya justru kesulitan memiliki keturunan. Ia berharap, dengan adanya kebijakan ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.