MPR RI Soroti Aksi Premanisme, Ancam Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas menertibkan praktik-praktik tersebut, mengingat potensi kerugian yang ditimbulkan bagi pelaku usaha dan industri.

Soeparno menyoroti bahwa aksi premanisme dapat menjadi penghalang serius bagi upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Keamanan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Jika aksi premanisme terus berlanjut tanpa tindakan tegas, investor akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan mengenai gangguan yang dialami oleh pembangunan pabrik mobil listrik BYD (Build Your Dreams) di Subang, Jawa Barat. Soeparno mengungkapkan bahwa kasus BYD hanyalah satu contoh dari sekian banyak investasi yang terhambat oleh aktivitas ormas yang melakukan tindakan premanisme. Gangguan tersebut dilaporkan terjadi pada kendaraan-kendaraan yang mengangkut material konstruksi, padahal pabrik tersebut belum beroperasi secara penuh.

Investasi, menurut Soeparno, memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang kompleks. Kinerja ekonomi nasional sangat bergantung pada aliran investasi, terutama saat daya beli masyarakat melambat dan ekspor produk Indonesia menghadapi hambatan akibat fluktuasi harga komoditas dan kebijakan tarif dari negara lain.

Lebih lanjut, Soeparno khawatir bahwa hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia akan menyulitkan pencapaian target investasi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 1.900 triliun pada tahun 2025. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aksi premanisme yang mengganggu pelaku usaha dan industri.

Beberapa poin penting yang ditekankan oleh Soeparno adalah:

• Penertiban Aksi Premanisme: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi.
• Keamanan dan Kepastian Hukum: Pemerintah wajib menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor.
• Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Aksi premanisme dapat menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
• Kasus Investasi BYD: Gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD menjadi contoh nyata dampak negatif aksi premanisme.
• Target Investasi 2025: Hilangnya kepercayaan investor dapat mempersulit pencapaian target investasi sebesar Rp 1.900 triliun.