Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji kemungkinan menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat bagi keluarga prasejahtera untuk menerima bantuan sosial. Usulan ini dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam program bantuan pemerintah dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di kalangan keluarga dengan ekonomi terbatas.

Inisiatif ini muncul dari keprihatinan atas temuan bahwa banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang banyak, sehingga seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya peran serta pria dalam program keluarga berencana (KB). Ia berpendapat bahwa beban reproduksi seharusnya tidak hanya ditanggung oleh perempuan, tetapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki.

"Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki," ujarnya dalam sebuah acara di Bandung, seperti dikutip dari ANTARA.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mencontohkan program pemasangan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu yang telah berjalan. Dalam program tersebut, peserta diwajibkan untuk mengikuti program KB, dengan prioritas diberikan kepada pria untuk melakukan vasektomi.

Vasektomi: Kontrasepsi Pria yang Aman dan Efektif

Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria dengan cara memotong atau mengikat vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke uretra. Dengan demikian, sperma tidak dapat keluar saat ejakulasi, sehingga mencegah terjadinya pembuahan.

Prosedur vasektomi umumnya aman dan efektif, serta tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Setelah vasektomi, pria tetap dapat ereksi dan ejakulasi, namun cairan ejakulasi tidak akan mengandung sperma. Vasektomi merupakan tindakan rawat jalan dengan risiko komplikasi yang relatif rendah.

Minimnya Partisipasi Pria dalam Program KB

Data dari Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (SIGA BKKBN) menunjukkan bahwa partisipasi pria dalam program KB, khususnya vasektomi, masih sangat rendah. Pada tahun 2022, hanya 3,27% pria yang mengikuti program vasektomi, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 5%.

Diharapkan, dengan menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat penerima bantuan sosial, partisipasi pria dalam program KB dapat meningkat, sehingga dapat membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Namun, usulan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mendukung usulan ini sebagai langkah inovatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Namun, ada pula yang mengkritik usulan ini karena dianggap melanggar hak reproduksi individu dan diskriminatif terhadap keluarga prasejahtera.