Insiden tabrakan yang melibatkan sebuah tongkang dan Jembatan Mahakam I memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Komisi II DPRD Kaltim langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti kejadian tersebut pada Senin malam, 28 April 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, H. Sabaruddin Panrecalle, tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur, Asisten Dua, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sabaruddin Panrecalle dalam forum tersebut menyampaikan kekecewaannya atas insiden ini. Ia menekankan bahwa Jembatan Mahakam merupakan infrastruktur krusial yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan Timur, sehingga insiden ini sangat merugikan masyarakat. Sabaruddin mendesak dilakukannya investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti tabrakan dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, terutama PT Energi Samudra Logistik (ESL) selaku perusahaan pemilik tongkang.

Dalam RDP tersebut, pemilik PT ESL, Hendrik, turut hadir dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi. Ia mengakui bahwa kejadian ini berasal dari perusahaan yang dipimpinnya. Hendrik juga menyatakan bahwa pihaknya belum dapat bertemu langsung dengan nakhoda yang bertugas saat kejadian karena yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Berikut adalah poin-poin yang dibahas dalam RDP:

• Investigasi Mendalam: DPRD Kaltim mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti tabrakan.
• Pertanggungjawaban: DPRD Kaltim menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, terutama PT ESL.
• Permohonan Maaf: Pemilik PT ESL menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.
• Pemeriksaan Nakhoda: Nakhoda tongkang sedang diperiksa oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan.
• Kerugian Masyarakat: Insiden ini dinilai merugikan masyarakat Kalimantan Timur karena Jembatan Mahakam merupakan infrastruktur vital.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan pada Jembatan Mahakam dan dampaknya terhadap aktivitas transportasi dan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dampak insiden ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.