Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi teknis yang melibatkan para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Pertemuan yang dihadiri secara daring dan luring oleh gubernur dan bupati ini, menjadi momentum penting dalam membahas strategi implementasi program ambisius pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Presiden menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penanganan masalah perumahan dan memastikan program tepat sasaran.

"Presiden sangat menekankan pentingnya satu data. Salah data, salah penanganan," ujar Fahri. Inisiasi pembentukan forum satu data daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Fahri menyoroti masalah alokasi anggaran di tingkat desa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dana desa belum optimal dimanfaatkan untuk program perumahan. Oleh karena itu, sinkronisasi data dan penataan alamat menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan negara dalam penyediaan perumahan yang layak.

Pemerintah telah menyiapkan strategi khusus untuk mendukung pembangunan perumahan di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, fokus akan diberikan pada pembangunan rumah vertikal dengan memanfaatkan lahan milik negara, aset BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah. Model ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan dan menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

"Presiden menginstruksikan untuk menggunakan tanah negara yang ada di dalam kota. Pengembang akan membangun, harga tanahnya menjadi subsidi," jelas Fahri.

Sementara itu, di pedesaan, program akan difokuskan pada renovasi rumah tidak layak huni dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Presiden menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi untuk mendukung program ini.

Selain pembangunan dan renovasi rumah, pemerintah juga akan fokus pada perbaikan kawasan permukiman. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi para penghuni. Fahri menekankan bahwa perbaikan kawasan akan berdampak positif pada kualitas rumah dan kehidupan masyarakat.

"Tantangan di pedesaan adalah renovasi rumah tidak layak huni, ditambah dengan renovasi kawasan," katanya.

Saat ini, anggaran yang tersedia untuk renovasi rumah masih terbatas, yaitu sekitar Rp 850 miliar yang dialokasikan dari APBN 2025. Anggaran ini diharapkan dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah. Pembahasan mengenai anggaran untuk program perumahan di masa pemerintahan Presiden Prabowo akan dimulai pada Agustus mendatang, termasuk alokasi untuk Program 3 Juta Rumah.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Komisioner BP Tapera, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, menunjukkan dukungan dari berbagai pihak terhadap program strategis ini.