Pemerintah berupaya keras mengatasi kekurangan dokter spesialis yang kronis di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti perbedaan signifikan dalam sistem pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Indonesia dibandingkan dengan negara lain sebagai penyebab utama masalah ini.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Budi menjelaskan bahwa sistem PPDS di Indonesia memiliki karakteristik unik yang menghambat produksi dokter spesialis secara efisien. Di banyak negara, pendidikan spesialis dianggap sebagai pendidikan profesi, menekankan praktik dan keterampilan langsung. Sementara itu, di Indonesia, pendidikan spesialis masih sangat berorientasi akademis dengan persyaratan biaya yang tinggi.

"Metode menciptakan dokter spesialis ini kita unik sendiri. Kalau di luar negeri di semua negara, pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi," ujar Budi.

Beban finansial yang berat menjadi kendala utama bagi banyak dokter umum yang ingin melanjutkan pendidikan spesialis. Mereka harus membayar uang pangkal yang mencapai ratusan juta rupiah dan biaya kuliah puluhan juta rupiah per semester. Selain itu, mereka tidak diizinkan bekerja selama masa pendidikan, semakin menambah beban ekonomi mereka.

"Harus bayar uang pangkal yang ratusan juta, harus bayar iuran uang kuliah yang puluhan juta per semester, kemudian tidak boleh bekerja selama dia menjadi murid. Begitu lulus, dapat ijazah, dia melamar lagi untuk bekerja," jelas Budi.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui program PPDS berbasis rumah sakit. Program ini dirancang untuk lebih berpihak pada daerah-daerah yang kekurangan dokter, terutama wilayah terpencil. Dengan mendekatkan pendidikan spesialis ke rumah sakit daerah, diharapkan lebih banyak dokter yang termotivasi untuk mengambil spesialisasi dan bersedia ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan.

Program PPDS berbasis rumah sakit ini diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah sekaligus: mengurangi biaya pendidikan bagi calon dokter spesialis, memberikan pengalaman praktis yang lebih relevan, dan memastikan pemerataan distribusi dokter spesialis di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat mempercepat peningkatan jumlah dokter spesialis dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh pelosok negeri.

Upaya ini menjadi krusial mengingat kebutuhan mendesak akan dokter spesialis di berbagai daerah. Kekurangan dokter spesialis tidak hanya berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menghambat upaya peningkatan kesehatan secara nasional. Dengan mengatasi akar masalah dalam sistem pendidikan dokter spesialis, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.