Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan Karhutla di Riau: Apel Siaga Dipimpin Menkopolkam

Pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Hal ini ditandai dengan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla yang digelar di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan memimpin langsung apel tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.

Apel siaga ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Loedwijk Freidrick Paulu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Gubernur Riau Abdul Wahid. Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Karhutla secara terpadu.

Dalam amanatnya, Menkopolkam Budi Gunawan menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam mengantisipasi Karhutla. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa isu Karhutla bukan hanya masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas politik dan hubungan internasional. Menkopolkam Budi Gunawan mengingatkan pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas hingga menjadi isu internasional yang dapat memicu konflik dengan negara tetangga.

Guna memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 13 Maret 2025. Desk ini bertujuan untuk menyatukan seluruh kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta partisipasi lembaga swasta dalam satu komando. Target utama dari operasi penanganan Karhutla ini adalah menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga mencapai titik minimal, bahkan mencapai target zero kebakaran.

BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini akan berlangsung secara bertahap mulai April hingga September 2025. Pemerintah telah melakukan pemantauan intensif melalui satelit untuk mendeteksi titik-titik panas (hotspot) di berbagai wilayah rawan Karhutla, termasuk Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Di Provinsi Riau sendiri, telah ditetapkan status darurat Karhutla dengan terdeteksi 144 titik api yang mencakup area seluas 80 hektare.

Pemerintah telah menyiapkan strategi utama untuk memperkuat mitigasi dini, termasuk opsi modifikasi cuaca yang direncanakan mulai 1 Mei, penggunaan water bombing, patroli helikopter, serta pengisian embung, kanal, dan parit untuk menjaga kelembaban lahan.

Menkopolkam Budi Gunawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengimbau dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya Karhutla. Ia menekankan pentingnya menjaga hutan dan lahan agar terhindar dari bencana kebakaran, serta menjaga nama baik bangsa di mata dunia.

Usai memberikan sambutan, Menkopolkam Budi Gunawan melakukan pemeriksaan terhadap personel dan peralatan yang dimiliki oleh berbagai kementerian/lembaga serta Pemerintah Provinsi Riau. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya dalam menghadapi potensi Karhutla.

Selain apel kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Riau dan Kepolisian Daerah Riau juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk memberikan literasi dan imbauan terkait bencana Karhutla. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar Jambore Karhutla 2025 yang melibatkan pelajar dan mahasiswa di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak pada tanggal 25-27 April 2025. Jambore ini bertujuan untuk membangun kesadaran generasi muda akan bahaya Karhutla serta memberikan pengetahuan tentang penanganan Karhutla.

  • Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla):
    • Pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
    • Peningkatan patroli di wilayah rawan Karhutla.
    • Edukasi masyarakat tentang bahaya Karhutla dan cara pencegahannya.
  • Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla):
    • Mobilisasi sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.
    • Koordinasi yang efektif antara berbagai instansi terkait.
    • Pemadaman api secara cepat dan tepat.
  • Pemulihan Lahan Bekas Kebakaran:
    • Rehabilitasi lahan dengan penanaman kembali vegetasi.
    • Pencegahan erosi dan degradasi lahan.
    • Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan.