Jakarta bersiap untuk menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalan strategis. Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan potensi pendapatan dari ERP untuk mensubsidi transportasi umum, namun implementasinya masih menunggu landasan hukum yang kuat.

ERP dirancang sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan kronis di ibu kota. Sistem ini bekerja dengan mengenakan biaya elektronik kepada pengguna kendaraan yang melintasi area tertentu pada jam-jam sibuk. Tujuan utamanya adalah mengurangi volume lalu lintas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menekankan pentingnya integrasi antara ERP dan transportasi publik yang memadai. Menurutnya, implementasi ERP harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari area dengan kepadatan lalu lintas tinggi seperti kawasan bisnis yang sudah menerapkan sistem ganjil genap. Implementasi ini harus dievaluasi secara ketat secara berkala.

Yannes menambahkan bahwa ERP dapat menjadi solusi efektif jika didukung oleh sistem transportasi publik yang kuat di area yang tercakup oleh ERP. Hal ini penting untuk memberikan alternatif yang layak bagi pengguna jalan yang memilih untuk tidak membayar biaya ERP.

Integrasi yang tepat diharapkan dapat melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan memastikan sistem ERP menjadi fondasi yang kokoh untuk mobilitas berkelanjutan di Jakarta.

Selain infrastruktur dan integrasi sistem, Yannes juga menyoroti peran penting sumber daya manusia (SDM) dalam keberhasilan ERP. Teknologi ERP secanggih apapun akan menjadi kurang optimal jika tidak dikelola, diawasi, dan dikembangkan oleh SDM yang kompeten. SDM yang berkualitas sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem ERP dalam jangka panjang.