Pemerintah secara resmi menetapkan Provinsi Riau dalam status darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul peningkatan signifikan titik api dan luas lahan yang terdampak. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan, usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Menkopolkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa penetapan status darurat ini didasari oleh fakta di lapangan, dimana telah terdeteksi 144 titik api yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seluas 81 hektare di berbagai wilayah Riau. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengaktifkan serangkaian upaya mitigasi dan pencegahan, termasuk rencana modifikasi cuaca yang akan dimulai pada 1 Mei 2025. Operasi ini bertujuan untuk memicu hujan buatan dan menekan potensi penyebaran api.

Upaya Mitigasi Karhutla

Selain modifikasi cuaca, pemerintah juga akan mengintensifkan sejumlah langkah operasional, meliputi:

• Water bombing: Pengerahan helikopter untuk melakukan pengeboman air di titik-titik api yang sulit dijangkau.
• Patroli Udara: Peningkatan frekuensi patroli udara menggunakan helikopter untuk pemantauan dan deteksi dini titik api.
• Pengisian Embung dan Kanal: Optimalisasi pengisian embung, kanal, dan parit sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran.

Ancaman Kebakaran Meluas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung mulai April hingga September 2025. Kondisi ini meningkatkan risiko karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Selain Riau, pantauan satelit juga menunjukkan adanya hotspot di beberapa provinsi lain, seperti Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Kolaborasi Lintas Sektor

Pemerintah pusat dan daerah menekankan pentingnya strategi mitigasi yang kuat dan pemantauan dini untuk mengatasi ancaman karhutla. Menkopolkam Budi Gunawan menyerukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan swasta bersatu dan bergerak dalam satu komando, satu tujuan: menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan ke arah zero karhutla," tegasnya.

Apel kesiapsiagaan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamenkopolkam Loedwijk Freidrick Paulu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Menggalang Kesadaran Generasi Muda

Sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla, Pemerintah Provinsi Riau dan Kepolisian Daerah Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk Jambore Karhutla 2025 yang melibatkan pelajar dan mahasiswa. Jambore ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahaya karhutla dan memberikan pengetahuan tentang cara-cara pencegahan dan penanggulangannya.