Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada hari Selasa, 29 April 2025. Kedatangan Erick Thohir ini menjadi sorotan karena ia memilih untuk memasuki gedung KPK melalui pintu belakang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kedatangan Erick Thohir adalah untuk melakukan audiensi dengan pimpinan KPK. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan program-program pencegahan korupsi yang akan diimplementasikan di lingkungan BUMN.

"Audiensi ini ditujukan untuk membahas secara komprehensif program pencegahan korupsi di berbagai badan usaha milik negara," ujar Budi Prasetyo dalam keterangan singkatnya.

Detail lebih lanjut mengenai poin-poin yang dibahas dalam audiensi tersebut belum dapat diungkapkan secara rinci. Budi Prasetyo menjanjikan akan memberikan informasi lebih lanjut kepada publik setelah pertemuan selesai dilaksanakan.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen Kementerian BUMN dan KPK dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan memberantas praktik korupsi di sektor BUMN. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang dipercayakan kepada BUMN.

Kunjungan Erick Thohir ke KPK ini menjadi sinyal penting bahwa pemerintah serius dalam upaya pencegahan korupsi. Kolaborasi antara Kementerian BUMN dan KPK diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pencegahan korupsi di BUMN menjadi sangat penting mengingat peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi. Dengan tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi, BUMN dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Upaya-upaya pencegahan korupsi yang akan diimplementasikan di BUMN diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan komitmen dari seluruh pihak terkait, termasuk manajemen BUMN, karyawan, dan pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan BUMN.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam program pencegahan korupsi di BUMN antara lain:

• Penguatan sistem pengawasan internal: Memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen untuk mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya korupsi.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Membuka akses informasi kepada publik mengenai kinerja dan pengelolaan keuangan BUMN, serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
• Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG): Mengadopsi prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek operasional BUMN, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
• Pendidikan dan pelatihan anti-korupsi: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh karyawan BUMN mengenai bahaya korupsi dan cara-cara mencegahnya.
• Kerja sama dengan aparat penegak hukum: Membangun sinergi dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan implementasi program pencegahan korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang bersih, efisien, dan berdaya saing tinggi.