Pemerintah Indonesia Menanggapi Sorotan AS Terkait Peran Bulog dalam Impor Komoditas Strategis

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), memberikan tanggapan terhadap sorotan yang dilayangkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai peran Perum Bulog dalam impor komoditas strategis. Sorotan ini tertuang dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional adalah bagian dari kebijakan strategis yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan yang memadai di dalam negeri.

"Arahan dari Bapak Presiden Prabowo jelas, kita harus memiliki cadangan pangan yang dikelola oleh Bulog," ujar Arief di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, pada Selasa (29/4/2025). Ia mencontohkan, keberadaan cadangan beras yang mencapai 3,1 juta ton telah membantu Indonesia melewati masa-masa sulit ketika negara lain mengalami krisis beras.

Selain menjaga ketersediaan cadangan pangan, Bulog juga berperan dalam menstabilkan harga di tingkat petani. Arief menyebutkan bahwa Bulog menyerap gabah kering dari petani dengan harga minimal Rp 6.500 per kilogram. "Saya rasa, langkah-langkah yang kita ambil sudah sesuai dengan jalur yang benar," tegasnya.

Arief juga menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan pangan. Ia menolak anggapan bahwa Indonesia harus sepenuhnya bergantung pada impor. "Kita ini negara berdaulat. Apakah kita mau impor terus menerus dan membiarkan petani kita bangkrut? Tentu tidak. Presiden kita ingin petani, peternak, dan seluruh pelaku sektor pertanian sejahtera dan mampu meningkatkan produksi dari dalam negeri," jelas Arief.

Laporan NTE dari AS menyoroti peran Bulog sebagai importir tunggal untuk komoditas seperti pakan jagung. Pemerintah AS menilai hal ini membatasi akses pasar bagi sektor swasta dan menghambat efisiensi perdagangan. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Bulog memprioritaskan distribusi jagung kepada peternak unggas kecil, dengan volume impor yang disesuaikan dengan tingkat produksi pakan domestik. Pabrik pakan selain petani kecil yang menerima jagung dari Bulog diwajibkan untuk menggunakan jagung pakan yang diproduksi secara lokal.

Selain pakan jagung, Bulog juga ditunjuk sebagai satu-satunya importir beras dan kedelai untuk keperluan cadangan pangan pemerintah. Laporan NTE mencatat bahwa Bulog dan perusahaan milik negara lainnya dapat melakukan intervensi di pasar ketika harga berada di atas atau di bawah target ambang batas yang ditetapkan.

Berikut adalah poin-poin yang disoroti dalam laporan NTE:

• Peran eksklusif Bulog dalam impor komoditas strategis.
• Pembatasan akses pasar bagi sektor swasta.
• Prioritas distribusi jagung impor kepada peternak unggas kecil.
• Kewajiban penggunaan jagung pakan lokal bagi pabrik pakan tertentu.
• Intervensi Bulog dan BUMN lainnya dalam stabilisasi harga pangan.

Tanggapan pemerintah Indonesia melalui Bapanas menunjukkan komitmen untuk menjaga kedaulatan pangan dan melindungi kepentingan petani dalam negeri. Kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.