Keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) telah memicu diskusi mengenai standar etika dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Langkah ini dipandang oleh pengamat politik, Agung Baskoro, sebagai sebuah preseden moral yang signifikan bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih.

Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menyatakan bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi dapat menjadi tolok ukur bagi pejabat publik lainnya. Menurutnya, tindakan ini mencerminkan akuntabilitas dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kinerja atau kesalahan yang mungkin terjadi. Baskoro menambahkan, pengunduran diri semacam itu dapat meringankan beban pemerintahan Presiden Prabowo dari potensi dampak negatif kinerja buruk para menteri.

Apresiasi juga disampaikan kepada Hasan Nasbi atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Kepala PCO. Baskoro menyoroti ketulusan dalam pengunduran diri tersebut, yang dianggap sebagai langkah berani untuk mengakui dan merespons tantangan yang dihadapi.

Keputusan Hasan Nasbi mengundurkan diri diumumkan melalui unggahan di media sosial pada tanggal 21 April 2025. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Hasan Nasbi menekankan bahwa keputusannya diambil setelah mempertimbangkan dengan matang dan dalam suasana tenang, bukan karena tekanan atau emosi sesaat. Ia meyakini bahwa langkah ini adalah yang terbaik demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang, dan memberikan kesempatan bagi figur lain yang lebih kompeten untuk mengisi posisi tersebut.

Berikut poin-poin penting dari pengunduran diri Hasan Nasbi:

• Waktu Pengajuan: 21 April 2025
• Penyampaian Melalui: Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet
• Alasan: Demi kebaikan komunikasi pemerintah dan memberi kesempatan figur lain
• Dasar Pengambilan Keputusan: Pertimbangan matang dan suasana tenang

Pengunduran diri Hasan Nasbi menjadi sorotan dan memunculkan harapan akan terciptanya budaya akuntabilitas yang lebih kuat di kalangan pejabat publik. Langkah ini dinilai dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.