Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan program pembinaan khusus bagi siswa yang bermasalah. Program ini akan dilaksanakan di barak militer dan menyasar siswa dengan berbagai perilaku menyimpang.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kriteria siswa yang akan mengikuti program ini meliputi mereka yang terlibat tawuran, memiliki kebiasaan buruk seperti mengonsumsi minuman keras, serta kecanduan permainan daring seperti Mobile Legends. Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa program ini juga akan menyasar siswa yang sering melawan orang tua, melakukan tindakan pengancaman, dan kerap membuat keributan di lingkungan sekolah.

"Siswa yang sering bolos sekolah juga menjadi target program ini. Mereka yang berangkat dari rumah dengan tujuan sekolah, namun tidak pernah sampai di sekolah," ujar Dedi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Program pembinaan di barak militer ini merupakan respons terhadap usulan Dedi Mulyadi untuk memberikan pembinaan intensif kepada siswa yang melakukan pelanggaran berat. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab dalam diri siswa.

Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang dianggap rawan. Diharapkan, program ini dapat diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat setelah evaluasi dan perbaikan dilakukan.

"Kita tidak harus langsung melaksanakan di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu secara bertahap," jelas Dedi.

Setiap siswa akan mengikuti program pembinaan selama enam bulan di barak militer yang telah disiapkan oleh TNI. Selama masa pembinaan, siswa tidak akan mengikuti kegiatan belajar formal di sekolah. TNI akan bertanggung jawab penuh terhadap pembinaan karakter dan perilaku siswa.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Program ini akan didanai melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.