KPK Temukan Potensi Penyimpangan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini terungkap setelah pertemuan antara pimpinan KPK dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 5 Maret 2025, di Gedung Merah Putih KPK. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan adanya informasi, yang masih perlu diverifikasi, terkait pengurangan nilai makanan yang diterima masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterima, harga makanan yang seharusnya mencapai Rp10.000 per porsi, nyatanya hanya diterima sebesar Rp8.000. Selisih harga ini menjadi perhatian serius KPK karena berpotensi berdampak pada kualitas gizi makanan yang diterima oleh penerima manfaat.

Setyo Budiyanto menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah potensi penyimpangan yang lebih besar. Ia menyampaikan temuan ini kepada BGN dengan harapan agar lembaga tersebut dapat segera melakukan tindakan perbaikan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menerima masukan tersebut dengan baik dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengecekan dan perbaikan terkait temuan tersebut. KPK juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi anggaran program MBG yang terpusat di BGN, untuk mencegah terjadinya penyimpangan di tingkat daerah. Analogi 'es batu yang mencair' digunakan untuk menggambarkan potensi penyimpangan anggaran yang bisa terjadi selama proses penyaluran dana dari pusat ke daerah.

Lebih lanjut, KPK mendorong BGN untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini meliputi keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) independen, dalam pengawasan penggunaan anggaran. Pemanfaatan teknologi informasi juga ditekankan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program. Hal ini sejalan dengan arahan yang diberikan KPK kepada BGN dalam pertemuan tersebut. BGN sendiri sebelumnya telah mengutarakan kebutuhan akan bimbingan dan pendampingan dari KPK terkait pelaksanaan program MBG mengingat besarnya anggaran dan cakupan program yang luas. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya pencegahan korupsi dan memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya program-program yang memiliki anggaran besar dan berpotensi terjadinya penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama untuk mencegah korupsi dan memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemantauan berkelanjutan dan kolaborasi antar lembaga menjadi strategi penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Poin-poin penting:

• Indikasi pengurangan nilai makanan dalam program MBG dari Rp10.000 menjadi Rp8.000.
• Pertemuan KPK dan BGN untuk membahas temuan tersebut dan langkah pencegahan.
• Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran MBG.
• Pemanfaatan teknologi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
• Potensi penyimpangan anggaran selama distribusi dana dari pusat ke daerah.
• Komitmen KPK dalam mengawasi program-program pemerintah yang berpotensi korupsi.