Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempertimbangkan strategi inovatif untuk menekan angka kemiskinan, salah satunya melalui program vasektomi. Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan gagasan ini sebagai respons terhadap temuan di lapangan terkait kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga dengan jumlah anak yang banyak.

Menurut Dedi Mulyadi, tingginya angka kelahiran, terutama di kalangan keluarga prasejahtera, berkontribusi signifikan terhadap masalah kemiskinan. Ia menyoroti bahwa biaya persalinan yang mencapai puluhan juta rupiah menjadi beban berat bagi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya perencanaan keluarga yang matang sebelum memutuskan untuk memiliki anak.

"Kesiapan menjadi orang tua bukan hanya soal keinginan, tetapi juga kemampuan finansial untuk membiayai kehamilan, persalinan, dan pendidikan anak," ujarnya saat ditemui di Depok pada Selasa (29/4/2025).

Sebagai langkah konkret, Dedi Mulyadi mengusulkan agar program vasektomi dijadikan salah satu syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Ia berharap, dengan berpartisipasi dalam program KB, para suami atau ayah dapat menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga dan tidak hanya membebankan urusan keluarga berencana kepada pihak perempuan.

Gagasan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan program Keluarga Berencana (KB) dengan berbagai program bantuan pemerintah lainnya. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa selama ini, bantuan pemerintah cenderung terpusat pada kelompok atau keluarga yang sama. Dengan mengaitkan bantuan dengan partisipasi dalam program KB, diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih merata dan adil.

"Jangan sampai negara terus-menerus memikul beban satu keluarga saja. Kesehatan dijamin, kelahiran dijamin, beasiswa didapat, bantuan perumahan juga didapat, tetapi keluarga itu-itu juga yang menerima," tegas Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari Antara pada Senin (28/4/2025).

Wacana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, ada juga yang mengkritik gagasan ini sebagai bentuk intervensi negara terhadap hak reproduksi individu.

Berikut poin-poin penting dari usulan program vasektomi ini:

• Target: Keluarga prasejahtera penerima bantuan sosial.
• Tujuan: Menekan angka kemiskinan melalui pengendalian kelahiran.
• Mekanisme: Vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos.
• Harapan: Peningkatan tanggung jawab ayah dalam keluarga berencana.
• Latar Belakang: Ketidakmerataan penyaluran bantuan pemerintah.

Implementasi program ini tentu membutuhkan kajian mendalam dan sosialisasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan dan menghindari potensi resistensi dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan agama sebelum mengambil keputusan final terkait program ini.